WALHI Minta Pemerintah Tentukan Status Bencana Banjir Sumatra

Melva mengatakan, selama status bencana masih dianggap darurat biasa, penanganan di lapangan cenderung berbeda-beda antardaerah.

Jika ditetapkan sebagai bencana nasional, kementerian dan lembaga terkait akan memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih kuat untuk menangani bencana secara terpadu, termasuk pemenuhan hak dasar korban dan percepatan pemulihan.

Menurut Melva, status bencana nasional juga mendorong penegasan tanggung jawab negara serta korporasi yang berkontribusi pada kerusakan ekologis. Melva menegaskan, pemulihan jangka panjang hanya dapat dilakukan jika pihak-pihak tersebut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

“Termasuk kemudian konsennya adalah memastikan tanggung jawab negara, termasuk korporasi-korporasi, harus bertanggung jawab terhadap dampak yang terjadi hari ini,” ujar dia.

Melva mengatakan, ekosistem di Sumatra, khususnya rangkaian Bukit Barisan, memiliki fungsi ekologis penting, termasuk menopang siklus air dan kehidupan masyarakat.

Ketika ekosistem rusak, kata dia, dampaknya langsung dirasakan warga. Menurut dia, jika ekosistem dibiarkan alami tanpa dirusak, maka Sumatra dalam kondisi aman.

“Semua ekosistem yang ada saat ini tidak perlu diapa-apain, juga sebenarnya kita akan baik-baik saja. Semua ekosistem itu justru sebenarnya menjaga hidup kita,” ujar Melva.

Dalam satu hari, bencana ekologis terjadi serentak di tiga provinsi di Sumatra, meliputi 33 kabupaten/kota. WALHI mempertanyakan mengapa kondisi sebesar itu tidak dianggap bencana nasional, meskipun jumlah korban jiwa mungkin tidak sebanyak peristiwa besar seperti Palu atau NTT.

“Mungkin secara angka tidak banyak kalau dibandingkan misalnya dengan bencana Palu atau NTB atau Siklon yang ada di NTT, tapi satu nyawa kan berarti,” kata dia.

Melva mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 292 pengungsi yang hak dasar hidupnya belum tentu terpenuhi oleh negara. Kondisi wilayah yang masih terisolasi memperburuk situasi sehingga penanganan darurat membutuhkan dukungan struktural yang lebih besar.

Bagi WALHI, lanjut Melva, ketika satu pranata kehidupan hilang dan ekosistem rusak, maka negara berkewajiban turun tangan.

Melva mengatakan, tugas negara adalah memastikan setiap warga terlindungi baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, WALHI menilai kondisi di Sumatra sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai bencana nasional.

“Misalnya BNPB juga mengatakan belum bisa dikatakan sebagai bencana nasional. Tapi bagi WALHI, ketika ada pranata kehidupan yang sudah hilang di situ, lalu ada ekosistem yang sudah dirusak di situ, itu bagian dari yang harus diselesaikan oleh negara dalam merespon bencana. Karena tugas negara juga memastikan warga negaranya bisa terlindung dari semua bencana yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah terjadi bencana,” ucap dia.