Wali Kota Bogor Minta KDM Pastikan Kriteria 'Anak Nakal' yang Masuk Barak

26 Mei 2025, 22:25 WIB

Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim (kedua dari kanan) bersamaPlh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Firies Mount di Kota Bogor, saat memberi keterangan pers di sela bimbingan teknis pencegahan korupsi dari dorongan gaya hidup keluarga, Senin (26/5/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Intinya sih...

Wali Kota Bogor menyoroti ketidakjelasan definisi anak nakal yang layak masuk barak militer oleh Pemprov Jabar.
Gubernur Dedi Mulyadi memastikan program pelatihan karakter berbasis militer bagi siswa bermasalah akan terus berlanjut.
Wakil Ketua KPAI mengkritik keras program ini dan meminta penghentiannya hingga evaluasi menyeluruh dilakukan, terutama terkait dasar hukum dan prinsip non-diskriminatif.

Bogor, IDN Times - Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim menyoroti belum adanya definisi yang jelas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait siapa anak yang layak masuk barak militer, meskipun Gubernur Dedi Mulyadi sudah menyatakan program tersebut akan berlanjut terus.

"Ya kan kita lagi coba mencari, msnyelaraskan dengan kriterianya, yang disebut anak nakal ini siapa?" ujarnya saat diwawancarai IDN Times di Kota Bogor, Senin (26/5/2025).

Dedie menegaskan penetapan kriteria sangat penting mengingat akan ada pertanggungjawaban administratif. Ia juga meminta kejelasan soal pendidikan formal di dalam program tersebut.

"Masih (kriteria belum beres), kita harus cari, karena ada pertanggungjawaban administrasinya di situ," katanya.

1. Dedi Mulyadi nyatakan program berlanjut

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Meski menuai kontroversi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program pelatihan karakter berbasis militer bagi siswa bermasalah akan terus berlanjut.

Ia menyebut program ini sebagai bentuk nyata perhatian negara terhadap generasi muda yang sulit diarahkan oleh orang tua.

“Jadi ini salah satu bukti bahwa banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab,” kata Dedi, Selasa (20/5/2025).

Sebanyak 273 siswa telah lulus dari angkatan pertama program ini. Dedi menegaskan bahwa program akan berlanjut dalam format dua minggu pelatihan dalam setahun.

2. KPAI desak program dihentikan sementara

gedung KPAI Jakarta / dok.KPAI

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengkritik keras program ini dan meminta penghentiannya hingga evaluasi menyeluruh dilakukan, terutama terkait dasar hukum dan prinsip non-diskriminatif.

“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” kata Jasra usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (26/5/2025).

KPAI menegaskan bahwa dalam UU Perlindungan Anak tidak dikenal istilah “anak nakal”, melainkan “anak dalam perlindungan khusus”.

4. Kodim Bogor siapkan dua barak, tapi tunggu aturan dan anggaran jelas

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak (tengah) ketika melakukan kunjungan kerja ke Vietnam. (Dokumentasi TNI AD)

Dandim 0606 Kota Bogor, Letkol Inf. Dwi Agung Prihanto, menyebut dua lokasi telah disiapkan untuk program ini, yakni di Pusdiksi dan Yonif 315 Gunung Batu. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan regulasi dan klasifikasi anak.

“Dalam perundang-undangan yang ada adalah klasifikasi seperti 'anak berhadapan dengan hukum' atau 'anak yang melanggar aturan',” ujarnya.

Soal anggaran, Dwi Agung menyebut ada opsi dari dana cadangan bencana atau bantuan dari Pemprov Jabar, namun belum ada keputusan final.