WANSUS: Komitmen Capres-Cawapres 2024 pada Penguatan KPK dan Korupsi

Indra: Secara umum salah satu yang memang menjadi agenda kami adalah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada alat-alat negara, alat penegak hukum di situ ada KPK, ada kepolisian, ada pemerintah, itu yang betul-betul jangan sampai istilahnya wasit ikut jadi pemain, itu yang harus kita kembalikan ke porsinya, kalau wasit ya wasit, kalau pemain ya pemain, kalau penonton ya penonton.

Jadi, semua ada porsinya masing-masing, ini kan saling tumpang tindih ini menjadi rakyat tidak percaya lagi, legitimasi rakyat dari seorang itu melakukan pernyataan misalnya, rakyat jadi tidak percaya lagi dan ini harus dilakukan oleh pemerintah, siapapun sebetulnya. Karena kita harus kembali menyadari kedaulatan itu di tangan rakyat, ini kan negara demokrasi bukan bentuk yang lain dan kita sudah sepakat dari awal republik ini berdiri bentuknya demokrasi, sehingga kedaulatan di tangan rakyat. Jadi itu yang harus kita kembalikan agar rakyat percaya dengan pemerintah, dengan alat-alat negara. Itu yang akan kami lakukan.

Putri: Kita kan bisa lihat Pak Prabowo ataupun Mas Gibran sama sekali belum pernah terlibat dalam kasus korupsi, jadi itu bisa dilihat komitmen beliau berdua, jadi selama menjabat pejabat publik itu sangat memperhatikan sisi integritas, serta transparansi, akuntabilitas daripada keduanya ketika menjalankan tugasnya sebagai menteri atau kepala daerah.

Tentu dalam program kerja kita, di dalam visi dan misi Prabowo-Gibran tentu menempatkan pemberantasan korupsi ini menjadi salah satu yang paling utama, dan tentunya kita nanti akan memperkuat KPK, supaya bisa lebih independen, sistematis nanti juga bisa lebih efektif dalam mitigasi terkait korupsi yang masih banyak melanda berbagai institusi di Indonesia dan tentunya juga menguatkan aparat penegakan hukum untuk menanggulangi korupsi.

Dan juga kita ingin menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan dan paling penting untuk mengedukasi masyarakat utamanya dari mulai pendidikan dasar sampai nanti tingkat kuliah supaya kita bisa menghantam atau menekan bibit korupsi mungkin yang sudah muncul dari usia dini.

Karena memang perilaku korupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya kita masih sekolah menjadikan bahan tugas teman sebagai contekan kita dan mengakunya sebagai pekerjaan kita, dan itu sebenarnya bibit-bibit koruptif yang nantinya bisa muncul perilaku yang lebih jahat di kemudian hari.

Kita juga akan mengedepankan supaya tidak ada intervensi dalam penyelenggaraan KPK, jadi seluruh aktor yang terlibat dalam penegakan hukum ini tidak diintervensi sama sekali oleh pemerintah pusat dan tentunya kita ingin adanya penguatan edukasi anti korupsi di kurikulum sekolah supaya bisa menguatkan sinergi anti korupsi di seluruh sektor publik.

Dan tentunya memberikan prioritas untuk pemberantasan korupsi pada sektor-sektor yang mempunya korelasi terkait dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya terkait dengan perlindungan sumber daya manusia, di mana masih banyak sekali kasus-kasus korupsi di situ.

Misalnya, pada sektor pertanian, perdesaan, pengadaan alat barang untuk bantuan dari pemerintah terus misalnya dari sektor kesehatan, kita tahu ada beberapa kasus korupsi dari pengadaan vaksin terus juga yang paling penting adalah kami berupaya anggaran yang ada di pos-pos Kementerian Keuangan itu bisa benar-benar disisir.

Dan memang seluruh program kerja yang ada di kementerian atau lembaga itu bisa menyasar langsung kepada masyarakat, sehingga programnya bisa menyentuh langsung ke masyarakat dan bisa bermanfaat.

Novi: Kita memperkenalkan jargon namanya Gaspol dan kita sudah kenal semua itu merupakan gerak cepat dalam arti pengertian masyarakat Indonesia dalam skala lebih luas. Tapi gaspol ini terdiri dari tiga, pertama adalah "Ga" gandakan anggaran, "S"-nya itu sikat korupsi, dan "Pol"-nya itu poles birokrasi dengan digitalisasi.

Jadi, ketika kita bicara tentang KPK, yang itu tugasnya memberantas korupsi, kita ini tugasnya lebih progresif lagi. Kita tidak hanya berbicara menyikat, tidak hanya berbicara memberantas korupsi, tapi mencegah korupsi dengan pol ketiga, poles demokrasi dengan digitalisasi. Jadi kita mencegah korupsi yang akan kita kedepankan.

Komitmen Ganjar-Mahfud tidak KKN, tidak bagi-bagi jabatan?

Komitmennya tetap bahwa kita akan mencegah dan memberantas korupsinya. Jadi, tidak boleh lagi yang Prof Mahfud bilang bahwa hukum ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita ini hukum melindungi yang di bawah tapi juga memberikan kepastian kepada yang di atas.

Indra: Jadi kalau kami itu dalam penanggulangan korupsi ada tiga hal yang kami lihat, pertama orang korupsi karena kebutuhan. Jadi, dia gak punya pilihan, dia harus korupsi untuk memenuhi kebutuhannya, nah untuk itu kita pastikan pejabat-pejabat kita tidak ada yang kekurangan. Artinya memang secara hidup itu layak sehingga tidak ada alasan untuk mereka korupsi.

Kedua, korupsi karena keserakahan, nah ini sudah hidupnya layak, semua sudah dicukupi tetapi karena serakah akhirnya tetap korupsi nah ini baru yang kita berikan hukuman berat dan salah satu yang kita dorong adalah perampasan harta, dari koruptor ini.

Ketiga, yang menurut saya penting adalah bagaimana membuat sistem yang menghindari proses korupsi, kolusi nepotisme ini bisa kita kurangi, dimulai dengan kita hindari yang namanya konflik kepentingan, itu harus kita buang jauh-jauh.

Putri: Ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, beliau berdua kan ketika berkampanye itu selalu mengambil cuti dan selalu dilakukan di akhir pekan dan tentunya sebagai pejabat publik tentunya punya libur juga, Sabtu, Minggu mereka berkampanye dan tidak melanggar aturan apapun.

Dan nanti kalau misalnya soal penempatan putra-putri terbaik kalau misalnya insyaallah terpilih di 2024, seperti yang disampaikan Pak Prabowo, beliau sangat berkomitmen untuk menempatkan orang-orang terbaik di dalam pos kementerian atau lembaga atau misalnya di BUMN yang kita punya dan ini tentunya menepis misalnya isu terkait konflik kepentingan dan juga hal-hal yang berkembang di sekitar isu tersebut.

Jadi, asalkan orang tersebut kompeten dan pengalaman di bidangnya, insyaallah nanti akan disesuaikan dengan merit system yang akan diterapkan ketika pemilihan menteri ataupun pejabat yang mengepalai lembaga atau BUMN.

Dan kalau kita lihat di dalam dokumen visi dan misinya Pak Prabowo-Gibran, kami juga di dalam TKN sangat memberikan perhatian bagi perbaikan tata kelola, baik itu kementerian, lembaga atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang tentu kita sangat menerapkan memperkuat manajemen BUMN supaya lebih profesional, berintegritas, dan juga tidak masuk dalam kepentingan politik praktis.

Novi: Kita sudah banyak membaca di internet, bahwa Prof Mahfud di masa kampanye ini sudah minta cuti ke Pak Presiden dan sudah di-acc, dan terkait dengan tidak bagi-bagi jabatan dengan konflik kepentingan, kita ini tidak bicara pada tataran awang-awang, Prof Mahfud ini benar-benar tokoh bangsa yang digodok dari atas ke bawah berdasarkan yang disebutkan tadi Mbak Putri, sebagai merit system.

Pak Ganjar juga jadi wakil rakyat di DPR RI selama dua periode dan Gubernur Jawa Tengah selama dua periode juga, Pak Mahfud sudah digodok dalam trias politika, di yudikatif, eksekutif maupun di legislatif.

Jadi, kalau kita bicara nanti bagi-bagi jabatan, konflik jabatan, bagi-bagi jabatannya adalah berdasarkan dia kompeten, apakah dia memiliki kemampuan berkaitan dengan tugas yang akan diberikan nanti.

Gimana komitmen Ganjar-Mahfud soal komitmen penguatan hukum?

Saya pikir dengan rekam jejak Prof Mahfud dan selama ini dan Pak Ganjar. Prof Mahfud kita kenal sebagai pendekar hukum yang tidak ada tawar menawar sebagai orang Madura, di Madura saya juga suku Madura. Kita semua tahu bagaimana beliau tangguhnya dalam memperjuangkan hukum di negeri kita, jika berbicara tentang HAM juga demikian.

Jadi, sebenarnya itu sudah mengulang atau lebih tepatnya memperkuat dari yang sebenarnya Prof Mahfud lakukan dan Pak Ganjar. Jadi persiapan-persiapan sudah matang, bahkan sebelum beliau menjadi capres dan cawapres.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.