Menangani bencana tidak bisa BPBD sendiri, kami melibatkan banyak organisasi perangkat daerah. Ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar dan lainnya.
Kalau untuk penanganan yang sifatnya nonstruktural, kita sudah melakukan sosialisasi kebencanaan ke sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, itu sudah berjalan.
Kemudian, BPBD mengimbau mulai dari perangkat kelurahan sampai wali kota membuat posko siaga bencana. Kami mengadakan simulasi-simulasi bencana, menurunkan sarana prasarana seperti perahu karet, ring boy, pelampung, tenda, dan lain-lain, terutama di 25 kelurahan rawan bencana. Kami juga punya layanan bencana Jakarta Siaga 112, selama 24 jam.
Sementara yang sifatnya struktural, misalnya pengerukan kali, sungai, waduk, danau, menempatkan pompa-pompa di pintu air. Kemudian menempatkan alat-alat berat di pengerukan lumur, gerebek lumpur, sampah, itu semua berjalan.
Kemudian pembebasan lahan-lahan hijau, pembangunan waduk, embung, daerah-daerah resapan air, ruang limpah sungai, vertikal drainase, lubang resapan biopori, penanaman pohon, dan lainnya. Ini yang dilakukan Pemprov dalam rangka menekan mitigasi kebencanaan.
Hal lain seperti Dinas Sosial membangun dapur umum, kalau bencana sudah terjadi. Jadi ada tahapannya saat terjadi dan pascabencana.
Kami sudah ada langkah-langkahnya dan memprediksi titik-titik pengungsian ada di mana. Tim reaksi cepat BPBD juga diturunkan untuk mengamankan. Kami juga sudah ingatkan camat dan lurah menyiapkan posko pengungsian dan piket banjir.