Wapres: Ada Hikmah di Balik Virus Corona Bagi Umat Muslim Indonesia

Indonesia, menurut Ma'ruf, dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia dengan meningkatkan ekspor yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia. Selain pangan, potensi lainnya di bidang busana seperti hijab dan pakaian Muslim juga harus terus ditingkatkan lagi.

“The State of Global Islamic Economy Report 2018/2019 mencatat bahwa hingga USD270 miliar dibelanjakan oleh Muslim di seluruh dunia untuk modest fashion pada 2017. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi USD361 miliar pada 2023. Hal ini tentu merupakan peluang bagi Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor,” ujar Wapres.

Dalam pengembangan produk halal, Ma'ruf berpesan, agar pelaku usaha menyediakan produk halal berkualitas dan bermanfaat. Hal ini mengingat adanya kasus investasi bodong ataupun produk halal berkualitas rendah, serta jasa pelayanan travel yang cenderung mengeksploitasi umat Islam, sehingga dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

"Hikmah dari adanya pandemik COVID-19 ini adalah umat Islam akan semakin peduli pada aspek kesehatan produk, termasuk higienitas dan manfaatnya. Hal ini tentu akan berdampak baik pada pengembangan produk halal di masa yang akan datang," tutur dia.

Jika merujuk pada data statistik, Ma’ruf mengatakan, masyarakat Indonesia menjadi konsumen makanan dan minuman halal terbesar di dunia, juga menempati urutan kelima dalam pengeluaran untuk pariwisata halal. Kemudian, urutan ketiga dalam pengeluaran untuk busana Muslim, serta urutan keenam dalam pengeluaran berkaitan dengan kesehatan dan farmasi halal.

Selaku Wakil Ketua dan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Koneks), Ma'ruf menilai fakta tersebut bukan hanya sebagai peluang, namun sekaligus tantangan.

“Target ke depannya kita harus dapat menjadi produsen untuk pasar domestik, dan sekaligus eksportir produk-produk halal untuk pasar halal dunia,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Terkait pengembangan keuangan syariah, kata Ma'ruf, pada 2019 peringkat Indonesia berada di urutan keempat dari 131 negara menurut Islamic Finance Development Indicator (IFDI), dan peringkat pertama menurut Islamic Finance Country Index (IFCI).

Namun pada tahun yang sama, kata Ma'ruf, market share keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 8,6 persen, bahkan perbankan syariah baru mencapai 5,6 persen. Angka ini masih jauh dibandingkan dengan potensi yang ada.

”Saat ini kita memiliki momentum yang baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, kita tentu perlu terus mendorong agar keuangan syariah dapat terus berkembang dan mencapai potensinya," kata Wapres.

Menurut Ma’ruf, Indonesia harus berpegang pada visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilihan yang rasional bagi masyarakat, untuk memberikan manfaat dan nilai tambah dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

“Aktivitas ekonomi dan produk keuangan syariah dapat menjadi gaya hidup semua orang. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif, tapi menjadikannya inklusif dan bersifat universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘alamiin (rahmat bagi semesta),” kata dia.

Wapres juga menekankan, selain komitmen pemerintah dan semua pihak terkait, ekonomi dan keuangan syariah juga harus dapat berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi serta keuangan konvensial di Indonesia.

"Sebagai negara yang menganut dual economy system, ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi dan tidak dibenturkan satu dengan yang lain," ujar Ma'ruf.