Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, dampak yang ditimbulkan akibat pandemik COVID-19 sangat luas dan bersifat multi-dimensi, tanpa terkecuali di bidang pendidikan keagamaan.
Oleh karena itu, lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan keagamaan seperti pesantren perlu melakukan inovasi pembelajaran kepada para santrinya, agar proses belajar dan mengajar bisa lebih efektif di era new normal atau normal baru.
Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin pada acara Seminar Nasional Virtual bertajuk “Madrasah Diniyah Takmiliyah: Hambatan dan Harapan Menghadapi New Normal” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKTD).
“Kita mengajak pengelola pesantren, guru, orangtua, santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar diperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak. Misalnya dengan inovasi bentuk pembelajaran kelompok-kelompok kecil dan penyesuaian kurikulum dengan format pembelajaran jarak jauh. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perbedaan karakter antara belajar tatap muka dengan belajar jarak jauh,” kata Ma’ruf dalam sambutannya, Rabu (24/6).
Wapres menuturkan bahwa hal ini perlu dilakukan mengingat ilmu agama tidak bisa hanya didekati semata dengan cara mengalihkan pengetahuan ke peserta didik (transfer of knowledge). Tetapi juga perlu ditekankan pada internalisasi dan penanaman nilai kepada peserta didik.
“Ilmu agama yang berupa pengetahuan dapat dicarikan solusinya dengan belajar di rumah melalui internet. Namun hal itu tidak bisa menjadi solusi untuk internalisasi dan penanaman nilai keagamaan, karena memerlukan tatap muka langsung dan keteladanan dari pembimbing rohani,” ujarnya.
Ma’ruf juga menekankan pentingnya melindungi dan menjamin hak para peserta didik. Hal ini dikarenakan jumlah peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah sangatlah besar yakni sebanyak 6.369.382 orang santri dari 86.390 lembaga di seluruh Indonesia, dengan jumlah tenaga pendidik sebesar 451.823 orang sehingga diperlukan perhatian yang serius dari seluruh pihak terkait.
“Besarnya jumlah tersebut menuntut perhatian kita semua dalam menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berupaya mematuhi protokol kesehatan di masa new normal ini agar terhindar penularan virus COVID-19,” tuturnya.
Mantan Rais Aam NU itu menambahkan, penerapan tantanan normal baru memiliki tantangan tersendiri bagi pesantren dan sekolah keagamaan berbasis asrama. Mengingat saat ini masih banyak pesantren yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim, serta belum ada standar baku perbandingan jumlah santri dan luas kamar tidur sehingga sangat sulit untuk menerapkan physical distancing atau jaga jarak.
“Pembukaan kegiatan sekolah/madrasah dan perlindungan kesehatan menjadi dilema yang sangat sulit bagi pemerintah. Hasil studi di beberapa negara menunjukkan bahwa gangguan pada pendidikan dapat menyebabkan dampak jangka panjang terutama bagi kelompok rentan. Bagi kelompok ini, pendidikan tidak hanya memberikan keamanan dan perlindungan tetapi yang lebih penting adalah juga harapan untuk masa depan,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut dia, program belajar dari rumah masih menimbulkan persoalan ketidaksetaraan, di mana banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet.
Menurut SUSENAS-BPS tahun 2018, ada sekitar 61 persen anak tidak memiliki akses internet di rumahnya.
“Untuk itu, perlu disiapkan bagaimana belajar di rumah dapat tetap efektif dan anak dapat terlayani pendidikannya dengan menyesuaikan kondisi anak, ketersediaan koneksi internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring, terutama di wilayah yang akses internet sangat terbatas. Dalam hal ini, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dan langkah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” katanya.