Jakarta, IDN Times - Proses pemilihan Wakil Presiden RI baru pengganti Gibran Rakabuming Raka yang resmi berhenti mulai hari ini, bisa berlangsung dalam satu rangkaian sidang paripurna MPR.
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari menjelaskan, proses pemilihan, pelantikan, dan penetapan Wakil Presiden terpilih tidak harus dilakukan dalam sidang paripurna yang terpisah. Adapun, rangkaian pemilihan Wapres baru akan dimulai dari tahapan rapat gabungan MPR yang akan digelar besok. Salah satu agendanya, menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres baru.
“Nah, jadi bisa dalam dua paripurna yang terpisah atau bisa jadi langsung jadi satu,” katanya saat dihubungi Kamis (13/11/2026).
Menurutnya, Wakil Presiden terpilih dapat langsung dilantik setelah proses pemilihan selesai dalam sidang paripurna tersebut. Penetapannya kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR. Oleh karena itu, MPR perlu membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan draf ketetapan tersebut sebelum sidang paripurna berlangsung.
Artinya, MPR dapat mempercepat mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang secara resmi ditanggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai hari ini. Taufik menyampaikan, secara aturan konstitusi, MPR memang memiliki batas waktu 60 hari dalam memproses pengisian jabatan Wapres.
"Nah, tapi tadi rentang waktu yang paling lama itu bisa dipadatkan. Bisa saja ragab (rapat gabungan) besok itu juga sekaligus membuat tim verifikasi," kata Taufik.
Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani sebagai Wapres RI. Proses itu terjadi di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III. Tak ada alasan yang disampaikan Gibran ke MPR untuk menanggalkan jabatannya.