Jakarta, IDN Times - Warganet ramai-ramai menggaungkan gerakan #KawalPutusanMK di media sosial, khususnya X (Twitter). Tagar ini menjadi topik panas, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengetok putusan penting.
Gerakan tersebut muncul karena kekhawatiran soal adanya upaya menjegal putusan penting itu lewat langkah-langkah politik. Hal itu pula yang membuat mereka menggaungkan #KawalPutusanMK agar keputusan tersebut tidak dicederai demi kepentingan suatu kelompok.
Pada Senin (20/8/2024), MK mengetok palu mengabulkan sebagian perkara nomor Nomor 60/PUU-XXII/2024. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora sebagai pihak pemohon.
Putusan itu mengubah syarat parpol dan gabungan parpol mengusung calon kepala daerah, dari semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir. Dengan begitu, maka parpol tanpa kursi DPRD pun bisa mengusung kandidat kepala daerah asal memenuhi syarat minimal raihan suara.
Kemudian, ada putusan 70, soal usia calon gubernur (cagub) minimal 30 tahun saat penetapan yang juga dianggap begitu krusial. Kedua putusan ini yang ingin dikawal warganet demi kebaikan bersama.
Hingga artikel ini dimuat, lebih dari 230 ribu cuitan sudah memanaskan gerakan #KawalPutusanMK di X. Cuitan terpopulernya adalah soal ajakan anak muda untuk lebih peduli dan tidak lagi tutup mata terkait hal seperti ini.
Mengingat, pentingnya putusan ini sempat tertutup soal isu perselingkuhan yang dialami bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan oleh sang istri Azizah Salsha.
Pakar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini juga menyambut baik putusan MK. Bagi Titi, putusan tersebut menjadi buah manis bagi demokrasi dan masyarakat Indonesia.
"Sehingga melemahkan fungsi dan peran kontrol partai politik di parlemen yang juga bisa melemahkan efektivitas parlemen kita. "Putusan yang sangat progresif dalam rangka menghadirkan kontestasi pilkada yang lebih adil dan menyajikan keragaman atau pluralisme pilihan politik bagi warga," kata Titi di kanal YouTube-nya.