Transisi Berjalan Mulus, Wilayah Kerja Rokan Resmi Dikelola Pertamina

Setelah PT CPI berhasil mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, Arifin pun berharap PHR dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai.

“Sejak pertama kali diproduksikan pada 1951 hingga 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin dalam seremoni Alih Kelola WK Rokan, yang diselenggarakan secara hybrid pada Minggu (8/8/2021) malam, di Pekanbaru dan Jakarta. 

Selain Menteri ESDM, acara tersebut juga dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir; pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau, Syamsuar; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama CPI, Albert Simandjuntak dan Direktur Utama PHR, Jaffe Suardin Arizona.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ia menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada 2030, pihaknya sejak dua tahun lalu mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan.

"Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” kata Dwi Soetjipto.

Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah dengan menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak.

Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pengeboran 103 sumur pengembangan. Selain itu, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan. 

“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik”, sambung Dwi.

Perlu diketahui, pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi WK Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24 persen dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi.

Dwi pun mengatakan, persiapan yang telah dilakukan pada masa transisi dapat menjadi modal PHR mengembangkan WK Rokan. Ke depan, diharapkan PHR memaksimalkan potensi yang ada di WK tersebut, antara lain melalui penerapan teknologi lanjutan.

Produksi minyak di WK Rokan diprediksi dapat mencapai 165 ribu barel per hari pada akhir 2021 dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor tahun ini. Selanjutnya WK Rokan diharapkan tetap menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional.

Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), mengatakan bahwa pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan kebanggaan bagi Pertamina.

Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, lanjut Nicke, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial , komersial, asset supply chain management serta IT. 

“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses keandalan tapi aspek HSSE (Health,Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian kita semua,” tegas Nicke.

Nicke juga berpesan agar terus fokus menjalankan amanah dari Pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat, dan bangsa melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.

"Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 milyar standard cubic feet per day (BSCFD) di 2030,” jelas Nicke. 

Sebagai informasi, hingga akhir 2021 PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Sedangkan pada 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru.

Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pengeboran sehingga secara total tersedia 16 rig serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya. (WEB)