Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berharap Pemilu serentak 2019 yang akan digelar beberapa bulan lagi berjalan sukses. Menurutnya, 'menjual' program harus diutamakan untuk menggaet suara masyarakat.
Ia juga mengatakan, dalam memberantas isu hoaks di Pilpres 2019, penyebar hoaks memang harus ditindak tegas dan diberi sanksi hukuman.
Wiranto mengatakan kasus hoaks harus diselesaikan dengan cara tegas. Salah satunya memberi sanksi hukuman bagi si penyebar hoaks.
"Masalah hoaks harus kita selesaikan dengan hukum dan tindakan tegas. Karena hoaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik," kata Wiranto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1).
Kemudian Wiranto juga menyarankan agar Pemilu 2019 kali ini tidak dihiasi dengan politik identitas. Terangnya, politik identitas adalah salah satu hal yang dapat memecah belah bangsa.
"Politik identitas itu sebenarnya mengingkari Bhinneka Tunggal Ika, maka kita juga imbau kita jauhilah politik identitas karena kampanye ini bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadili status sosial, tapi adu kompetensi, adu kualitas calon pemimpin ini," jelasnya.
Lanjutnya, dalam menggaet suata masyarakat, harusnya bukan berita hoaks atau politik identitas yang digaungkan, melainkan rekam jejak dan program para capres dan cawapres. Dan ia juga mengimbau kepada pimpinan partai politik agar tetap menggaungkan kampanye sehat.
"Ayolah kita kampanye boleh, tapi yang kita adu adalah kualitas pemimpin, yang kita adu kompetensi pemimpin, yang kita adu adalah rekam jejak pemimpin agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka membangun negeri ini," ucapnya.