Wujudkan Hunian DP Rp0, Pemprov DKI Didorong Kolaborasi dengan Bank

27 Sep 2022, 15:08 WIB

Ilustrasi rusun (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta didorong untuk dapat lebih banyak berkolaborasi dengan pihak perbankan untuk mewujudkan program hunian DP Rp0 agar warga bisa mendapat hunian layak.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute, Wendy Haryanto, mengatakan, hal tersebut dikarenakan masih banyak warga yang tidak bank-able atau tidak sanggup melakukan pinjaman ke bank.

"DP Rp0 masih banyak koreksi yang harus dijalankan. Mungkin mesti lebih banyak kolaborasi dengan pihak perbankan karena yang sulit itu sebetulnya masyarakat yang tidak bank-able," kata Wendy kepada IDN Times, Selasa (27/9/2022).

1. Warga tak paham pinjaman ke bank jadi kendala

ilustrasi transaksi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Wendy, masih banyaknya warga yang tidak memahami bagaimana cara meminjam ke bank menjadi salah satu kendala program DP Rp0 yang digagas Pemprov DKI Jakarta.

Padahal, kata dia, hunian DP Rp0 merupakan salah satu upaya yang baik bagi warga Jakarta untuk mendapatkan hunian layak.

Terlebih, saat ini DP Rp0 juga sudah terintegrasi dalam program perumahan dan permukiman Pemprov DKI bertajuk JAKHABITAT.

2. Pemprov DKI harus kerja sama dengan perbankan

Bank DKI. (Dok. Bank DKI)

Oleh karena itu, dia pun menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menangani warga-warga tersebut.

"Mesti banyak kerja sama antara Pemprov dengan pihak perbankan untuk membantu menangani warga yang tidak bank-able dan itu mesti ada garansinya," kata dia.

Apalagi menurut dia, program DP Rp0 sudah baik, tetapi pelaksanaannya tersendat oleh ketidakpahaman warga terhadap perbankan.

3. Syarat hunian DP Rp0

Ilustrasi Permukiman di Jakarta (IDN Times/Anata)

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, menyampaikan, persyaratan program JAKHABITAT hunian DP Rp0.

Persyaratannya, ber-KTP DKI dan suami atau istri yang belum memiliki rumah.

"Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah, tapi dipahami tidak harus sudah berkeluarga. Artinya, single juga boleh," kata dia.

Kemudian memiliki penghasilan maksimal Rp14,8 juta, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta memenuhi syarat-syarat proses administrasi perbankan.

Lebih lanjut, untuk tahun 2023, kata dia, program hunian DP Rp0 sudah terdapat pengembang swasta yang akan membangun di wilayah Jakarta Timur.

"Saat ini sedang proses menyelesaikan perizinan," ucap dia.