WVI: Banyak Oknum Cederai Promosi Pemberian ASI Ekslusif, Ada Nakes

Menurut Maria, hal tersebut mencederai kebijakan pemerintah dan dapat menghambat upaya promosi pemberian ASI eksklusif, dan lanjut menyusui sampai anak berusia dua tahun atau lebih yang selama ini dilakukan.

Maria menjelaskan pihak tak bertanggung jawab itu termasuk di antaranya adalah sejumlah tenaga kesehatan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan masyarakat.

Anjuran-anjuran tersebut mampu mengubah persepsi masyarakat untuk beralih ke pemberian susu formula dan MP ASI pabrikan, yang dianggap lebih praktis ketimbang menyusui serta memberikan MP ASI lokal buatan sendiri.

Jika asupan ASI berhenti, kata Maria, maka dapat berisiko kepada tumbuh kembang bayi, meningkatkan risiko malanutrisi, termasuk stunting, hingga menyebabkan kematian.

“Untuk itu, dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia tahun ini, kami mengajak masyarakat untuk mengutamakan pemberian ASI eksklusif dan lanjut menyusui sampai dua tahun atau lebih. Pemberian susu formula pada bayi hanya jika ada indikasi medis tertentu seperti yang diamanatkan dalam PP nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif,” ujar Maria.

Laporan Kementerian Kesehatan menyebutkan persentase pemberian ASI eksklusif bayi berusia kurang dari enam bulan di Indonesia pada 2021 sebesar 69,7 persen.

Capaian ini sudah memenuhi target 2021, yaitu 45 persen. Namun, sebagian besar provinsi masih memiliki persentase pemberian ASI eksklusif di bawah rata-rata nasional, seperti Papua (11,9 pesen), Papua Barat (21,4 persen), dan Sulawesi Barat (27,8 persen).

WVI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lokal telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemberian ASI eksklusif dan lanjut menyusui sampai dua tahun atau lebih dalam program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).

Intervensi sektor kesehatan yang dilakukan WVI ada di 184 desa dan 411 posyandu yang tersebar di 7 provinsi dan 13 kabupaten di Indonesia, serta menjangkau lebih dari 10 ribu balita dengan program-program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat hingga program pencegahan penularan COVID-19.

Selain itu, berdialog dengan warga dan pemerintah tentang penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik.