Jokowi Larang Pejabat Bukber, PAN: Bukan Berarti Diskriminasi Muslim

Sekjen PAN imbau masyarakat tak sebarkan hoaks

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat dan pegawai pemerintah tak mengadakan acara buka puasa bersama (bukber). Alasannya, saat ini Indonesia masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19.

Di sisi lain, beberapa pihak merepons arahan itu dengan negatif dengan mengkaitkannya dengan isu-isu diskriminasi terhadap umat Islam.

Baca Juga: PDIP Tegaskan Pertemuan Jokowi dan Mega Tak Ada Kesepakatan Capres

1. PAN tegaskan tak ada diskriminasi ke umat Islam

Jokowi Larang Pejabat Bukber, PAN: Bukan Berarti Diskriminasi MuslimUmat Islam melaksanakan Shalat Idul Idha di depan kantor Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (10/7/2022). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/tom

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PAN Eddy Soeparno meyakini tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam dalam kebijakan Jokowi tersebut. Menurut dia, yang dilarang Presiden Jokowi adalah pejabat pemerintah pusat dan daerah, bukan kegiatan buka puasa bersama secara umum. 

“Tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam dalam aturan ini. Kalau masyarakat di ingin berbuka bersama di Masjid atau di tempat-tempat lain ini tidak ada larangannya. Saya pun mengagendakan acara bukber di dapil dengan masyarakat, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan," tutur Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/3/2023).

Baca Juga: Yusril Khawatir Jokowi Dicap Anti-Islam karena Larang Pejabat Bukber

2. Muncul narasi liar soal larangan bukber

Jokowi Larang Pejabat Bukber, PAN: Bukan Berarti Diskriminasi MuslimSekjen PAN Eddy Soeparno di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022). (IDNTimes/Melani Putri)

Eddy lantas mengimbau agar arahan dari Jokowi tersebut tidak disalahpahami bahwa masyarakat umum dilarang buka bersama (bukber). Dia mendorong masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks dan isu-isu yang tidak bertanggungjawab.

“Ini bukan larangan kegiatan buka bersama oleh masyarakat. Jangan kemudian dibuat narasi seolah-olah masyarakat dilarang berbuka bersama. Tidak ada sama sekali larangan buka bersama yang dilakukan masyarakat. Jangan menyebar hoax dengan isu yang tidak bertanggungjawab. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadhan dengan lisan dan tindakan yang mulia” kata dia.

Baca Juga: Dress Code Biru-Putih, Relawan Erick Thohir Bantah Terafiliasi PAN

3. PAN imbau masyarakat jaga persatuan jelang tahun politik

Jokowi Larang Pejabat Bukber, PAN: Bukan Berarti Diskriminasi MuslimIlustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini juga menolak tegas narasi yang seolah-olah mengkaitkan larangan Jokowi ini dengan diskriminasi terhadap umat Islam di Bulan Suci Ramadhan ini. Dia mengajak seluruh masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan di tengah memanasnya kontestasi politik jelang Pemilu 2024.

“Semarak bulan suci Ramadan tetap berjalan tanpa larangan apapun yang itu mengarah pada diskriminasi umat Islam. Masyarakat ingin berbuka puasa silahkan, bahkan masjid pun saat ini semakin ramai. Karena itu walaupun tahun ini adalah tahun politik, mari kita tetap beribadah sebaik-baiknya dan menghindari narasi tendensius apalagi memecah belah,” imbuh Eddy.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya