KPU Gandeng BSSN dan BIN Usut Data Pemilih Diduga Bocor Dijual Rp1 M
Data KPU diduga diretas dan dijual (Twitter)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mengusut dugaan kebocoran dan peretasan data pemilih. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos memastikan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam memeriksa dugaan peretasan ratusan juta data pemilih itu.
KPU kini berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.
"Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes Polri. Sudah kita koordinasikan lagi di-crosscheck dulu ya," kata Betty kepada awak media di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) malam.
Baca Juga: Anies Naik KRL Usai Kampanye di Bogor, Sempat Ngobrol dengan Penumpang
1. KPU singgung bedanya data yang diretas dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap
Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Betty menjelaskan kejanggalan dugaan peretasan yang belum terbukti kebenarannya tersebut. Sebab, total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) hanya mencapai 204.807.222 pemilih. Sementara, yang diklaim diretas angka pemilihnya mencapai 252 juta orang.
"Ya kan teman-teman tahu berapa jumlah data yang sudah kita tetapkan (DPT) sedunia kan. (Angkanya) gak sampai segitu," tutur dia.
Baca Juga: Ganjar Kampanye Program Satu Desa Satu Puskesmas di Merauke
2. Dugaan kebocoran data milik KPU beredar di medsos
Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)Adapun isu dugaan kebocoran data pemilih milik KPU diungkap oleh akun jejaring media sosial X (sebelumnya Twitter), @p4c3n0g3.
Editor’s picks
Dalam narasi yang dibuat, pihak penjual data KPU itu bernama Jimbo dengan harga hingga dua bitcoin atau setara dengan 74.000 dolar AS (Rp1,14 miliar).
"Seorang threat actor bernama Jimbo menjual data2 dari @KPU_ID sebesar 2 BTC dengan jumlah baris 252 juta dan field2 seperti NIK, NKK, no_ktp, nama, tps_id, difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir dll. Data2 tersebut termasuk data KJRI, KBRI, KRI. #DataBreach," cuit akun tersebut.
Baca Juga: Prabowo Rapat Bareng Jokowi di Hari Pertama Kampanye
3. Bahaya buat demokrasi, bisa mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara
Ilustrasi Hacker (IDN Times/Mardya Shakti)Sementara itu, Pakar Keamanan Siber dari lembaga riset CISSReC, Pratama Persadha menjelaskan bahwa peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Kali ini akun anonim Jimbo tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
Selain itu, peretas juga menampilkan beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut. Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.
"Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama dalam keterangannya.
Dalam data diduga milik KPU yang dijual itu menyangkut beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, Nomor KK, Nomor KTP, nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Tim Cissrec juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar.
"Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," tutur Pratama.
Kendati begitu, kata Pratama, untuk memastikan titik serangan yang dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari situs KPU itu masih perlu dilakukan audit serta forensik dari sistem keamanan dan server.
"Sambil melakukan investigasi, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut sehingga bisa mencegah user yang semula berhasil didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali," imbuh dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
