Mahfud Diminta Investigasi Dugaan Permainan PN Jakpus Tunda Pemilu
Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mendesak Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengusut dugaan adanya permainan di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan tahapan Pemilu 2024.
Ray menuturkan, Mahfud sebagai pihak pemerintah dan yang mengungkapkan dugaan permainan PN Jakpus, seharusnya bisa menindaklanjuti.
"Diungkapkan oleh Pak Mahfud dengan bahasa yang lain, itu dikatakan ada permainan. Mestinya Pak Mahfud yang buktikan, dia pejabat negara, apalagi posisinya sebagai Menko Polhukam, segala macam kewenangan ada pada dirinya," kata dia kepada awak media saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).
Baca Juga: Tanggapi Putusan PN Jakpus, Projo Minta Pemilu 2024 Tak Diundur
1. Diduga berasal dari lingkar Istana
Pengamat Politik Ray Rangkuti (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Ray mengatakan putusan PN Jakpus diduga terkait dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden yang diduga justru berasal dari lingkar Istana. Mengingat, kata dia, gagasan periodesasi presiden sempat diembuskan beberapa menteri di kabinet hingga elite parpol.
"Cuma saya kasih clue kepada Pak Mahfud, sumber isu perpanjang masa jabatan, perpanjang periodesasi jabatan presiden sampai tiga periode itu sumbernya Istana Negara," ucap dia.
Baca Juga: BEM UI Desak Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Penundaan Pemilu 2024
2. Mahfud perlu usut di balik putusan PN Jakpus
Menkopolhukam RI, Mahfud MD (Twitter.com/mohmahfudmd)Karena itu, kata Ray, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi Mahfud untuk mencari tahu sumber polemik tersebut. Investigasi perlu dilakukan semata-mata untuk membuktikan tidak ada pihak yang bermain di balik putusan PN Jakpus.
"Sebetulnya kalau Pak Mahfud mau melakukan investigasi, gak jauh-jauh kok dari lingkungan dia. Tinggal dia lihat saja ada gak kaitannya dengan PN ini? Karena kok bisa sejalan dengan ide yang berasal dari lingkar Istana ini kan, pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang," tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: MA Diharap Ambil Tindakan agar KPU Bisa Abaikan Putusan Tunda Pemilu
3. Istana bantah terlibat putusan PN Jakpus menunda Pemilu 2024
Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Sebelumnya, Tenaga Ahli dari Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, membantah dugaan keterlibatan Istana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024. Irfan mengatakan pemerintah sejak awal sudah menetapkan pemilu tetap diselenggarakan pada 2024.
Pernyataan Irfan menanggapi pernyataan yang disampaikan peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Noory Okthariza. Dalam media briefing yang digelar pada 3 Maret 2023, Noory mengatakan ada kelompok yang terorganisasi untuk membuat Pemilu 2024 ditunda.
"Tidak ada kepentingan, keinginan, atau apapun namanya keterlibatan Istana. Itu harus dicatat oleh semua. Jadi, jangan ada pretensi-pretensi dari kekuatan besar. Aduh, kita ini jangan seperti orang yang tidak berpendidikan," ungkap Irfan ketika berbicara di program "Polemik" dan dikutip dari YouTube pada Minggu (5/3/2023).
Irfan mendorong agar publik terus diberikan edukasi terkait putusan PN Jakpus yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sisa tahapan pemilu yang ada dan tahapan pemilu 2024 diulang kembali dari awal.
Lebih lanjut, Irfan menyebut Istana menghormati keputusan dari PN Jakpus yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Sikap serupa, katanya, juga ditunjukkan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan masa jabatan presiden diperpanjang.
Ia juga menyebut Partai Prima selaku pihak penggugat memiliki hak mengajukan gugatan ke PN Jakpus. Sehingga, menurutnya, tidak ada yang salah dengan langkah Partai Prima mengajukan gugatan pada 8 Desember 2022.
Di sisi lain, Mahfud MD sempat menyinggung polemik tersebut. Pihaknya menegaskan pemilu akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Dia lantas menyinggung ada permainan belakang di balik putusan PN Jakarta Pusat yang meminta agar pemilu ditunda sebab putusan dinilai salah kamar.
"Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar. Ibarat mau kawin, memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama tapi masuknya ke pangadilan militer kan nggak cocok. Sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk hukum perdata, ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main, pasti," kata Mahfud seperti dilihat dari YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (5/3/2023).
Topik:
Berita Terkini Lainnya
