PMKRI: Polarisasi Masih Berpotensi Terjadi di Pemilu 2024
_600x400.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Billy Claudio menilai polarisasi masih akan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Menurutnya, polarisasi di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan masih berpotensi terjadi karena kemajemukan masyarakat yang dimanfaatkan elite politik.
"Menurut saya polarisasi di Indonesia ini bukanlah hal baru, umumnya biasanya berbasis agama. Selama ada kepentingan elite-elite politik memanfaatkan kondisi di Indonesia yang multikultural polarisasi ini kan biasanya terjadi karena ada perubahan sosio-kultural," kata dia saat dihubungi IDN Times, Jumat (25/11/2022).
Baca Juga: Burhanuddin Muhtadi: Millennial Melek Politik Uang dan Polarisasi
1. Polarisasi di 2024 cenderung menurun ketimbang pemilu sebelumnya
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Billy Claudio (dok Istimewa)Meski begitu, Billy memprediksi polarisasi pada Pemilu 2024 mendatang tidak akan berlangsung lama, mengingat kontestasi politik tersebut diadakan secara serentak, mulai dari pilpres, pileg, hingga pilkada.
"Maka potensi polarisasi pemilu 2024 pasti ada, tapi menurut saya itu tidak akan berlangsung lama. Karena desain pemilu kita di 2024 itu pemilu serentak, setelah pilpres, pemilihan legislatif, maka pada november akan ada pilkada, saya pikir polarisasi tidak akan lama karena mereka harus menemukan titik temu konsolidasi kembali," ucap dia.
Baca Juga: Survei: Generasi Z Bisa Redam Polarisasi Pemilu 2024
2. KPU RI dipercaya mampu tekan angka polarisasi di 2024
Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Editor’s picks
Billy lantas mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu berupaya menekan perpecahan jelang pesta politik 2024.
Baik pemerintah maupun KPU juga dipercaya telah mempelajarai tingginya polarisasi pada Pemilu 2019 silam yang membuat masyarakat terpecah-belah.
"Pemilu 2024 sendiri kan KPU mengusung semangat pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Saya pikir ini salah satu untuk membendung adanya polarisasi, mungkin belajar dari pemilu lalu," imbuh dia.
Baca Juga: 3 Pemuka Agama Soroti Politik Identitas-Polarisasi di Indonesia
3. Masyarakat diimbau waspadai sosok di balik isu politik identitas
ilustrasi Calon Presiden (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, memberikan sejumlah indikasi yang menjadi titik rawan jelang Pemilu 2024. Di antaranya adalah politik identitas yang dikerahkan oleh para oligarki.
Pihaknya sejak lama memberikan atensi terhadap politisasi identitas dan peran oligarki yang mengalami transformasi pasca orde baru. Selain itu, pihaknya menduga oligarki terus berupaya untuk merangsek ke struktur politik dan mengendalikan sepenuhnya sistem demokrasi modern.
"Realitas oligarki memang ada dan sulit ditiadakan, akan tetapi bukan tidak mungkin dikendalikan dan dipenetrasi perannya melalui sistem demokrasi modern," kata Boni dalam acara diskusi bertajuk 'Oligarki di Balik Politik Identitas Jelang Pemilu 2024', di Jakarta Pusat, Sabtu (12/11/2022).
Berdasarkan sejumlah diskusi dan penelitian yang digelar tertutup, Boni meyakini adanya relasi kuat terhadap peran segelintir oligarki terhadap narasi identitas keagamaan yang diusung oleh kelompok tertentu.
"Biasanya, dinamikanya akan semakin intensif jelang perhelatan politik, baik lokal, terlebih nasional," ujar dia.
Baca Juga: Kawal Pemilu 2024, PKB Luncurkan Lembaga Saksi Pemenangan Nasional
Berita Terkini Lainnya
