Publik Diimbau Waspadai Sosok di Balik Politik Identitas Jelang 2024
Ilustrasi politik. (Unspalsh/Maarten van den Heuvel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, memberikan sejumlah indikasi yang menjadi titik rawan jelang Pemilu 2024. Di antaranya adalah politik identitas yang dikerahkan oleh para oligarki.
Pihaknya sejak lama memberikan atensi terhadap politisasi identitas dan peran oligarki yang mengalami transformasi pasca orde baru. Selain itu, pihaknya menduga oligarki terus berupaya untuk merangsek ke struktur politik dan mengendalikan sepenuhnya sistem demokrasi modern.
"Realitas oligarki memang ada dan sulit ditiadakan, akan tetapi bukan tidak mungkin dikendalikan dan dipenetrasi perannya melalui sistem demokrasi modern," kata Boni dalam acara diskusi bertajuk 'Oligarki di Balik Politik Identitas Jelang Pemilu 2024', di Jakarta Pusat, Sabtu (12/11/2022).
Baca Juga: Begini Kata Pengusaha Muda soal Pemilu 2024, Banyak yang Golput?
1. Ada relasi kuat peran oligarki dengan politik identitas
Berdasarkan sejumlah diskusi dan penelitian yang digelar tertutup, Boni meyakini adanya relasi kuat terhadap peran segelintir oligarki terhadap narasi identitas keagamaan yang diusung oleh kelompok tertentu.
"Biasanya, dinamikanya akan semakin intensif jelang perhelatan politik, baik lokal, terlebih nasional," ujar dia.
Baca Juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju Pemilu Ditunda, Siap Pemilu 2024
2. Ada upaya oligarki menentang kebijakan Jokowi
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Editor’s picks
Boni mengatakan, dinamika keagamaan dan polarisasi kelompok masyarakat itu tidak hanya sebatas tafsir belaka. Ada upaya membentuk narasi dukungan atau mendiskreditkan kelompok tertentu atas nama agama.
Menurut dia, masih ada sekelompok oligarki yang hingga saat ini mencoba menggoyahkan pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Bahkan mereka kerap menentang kebijakan Jokowi dengan mengubah manajemen negara.
"Di luar itu, ada peran, sentuhan dan relasi kaum oligarki yang ingin merangsek masuk ke dalam suprastruktur politik. Dari analisis LPI, eksisting kaum oligarki ini kerap menentang kebijakan Presiden Jokowi yang ingin mengubah manajemen dan orientasi negara," ucap dia.
Baca Juga: ProJo Siap Dukung Prabowo Sebagai Capres, Asal Itu Arahan dari Jokowi
3. Kelompok oligarki tunggangi kelompok tertentu dengan narasi keagamaan
Ilustrasi toleransi agama (IDN Times/Mardya Shakti)Oleh sebab itu, kata Boni, kelompok oligarki ini berupaya menggunakan narasi keagamaan dengan menunggangi kelompok tertentu.
Narasi dan pendekatan keagamaan dianggap jadi yang paling efektif untuk menggalang dukungan sekaligus menyudutkan kelompok lain yang berbeda pilihan politiknya.
"Inilah tantangan serta realitas politik yang mengancam masa depan keberagaman dan arah bangsa ini," imbuh dia.
Sementara itu, Muhammad Nur Hasyim (BRIN), menyebutkan bahwa keberadaan oligarki turut didukung sejumlah faktor pasca runtuhnya kepemimpinan Soeharto yang mendominasi hampir seluruh proses politik, terutama di level hilir. Menurutnya, peran oligarki bisa dipenetrasi dengan sistem demokrasi modern.
"Hanya saja, struktur demokrasi kita dalam beberapa hal masih harus dibenahi agar para oligarki dapat sepenuhnya tunduk pada sistem dan tidak memberikan ruang untuk mengorganisir kekuatannya," imbuh dia.
Baca Juga: Tak Kunjung Laku, Pemerintah Bakal Lelang Ulang Aset Tommy Soeharto
Berita Terkini Lainnya
