Sentil Bawaslu soal Usul Tunda Pilkada, Pengamat: Mikirnya Kejauhan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengkritisi opsi menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Ray menilai, usulan itu terlalu jauh. Ia mengingatkan Bawaslu agar fokus mengawasi tahapan Pemilu 2024.
"Kejauhan Bawaslu berpikir soal jadwal itu. Pikirin saja dulu itu spanduk-spanduk partai politik, banyak banget. Itu gimana, kejauhan mikirin pilkada. Itu masih November 2024. Ini spanduk baliho iklan di mana-mana tertibin dulu," kata Ray dalam keterangannya di Jakarta, dikutip IDN Times, Sabtu (15/7/2023).
Baca Juga: Ketua Bawaslu Usulkan Pilkada 2024 Ditunda, Rawan Gangguan Keamanan
1. Baliho politik ganggu kenyamanan publik, dianggap seakan tak ada aturan
IIlustrasi kumpulan baliho (DN Times/I Gusti Ngurah Made Wirawan)Ray Rangkuti mempertanyakan baliho politik yang banyak ditemui di sejumlalh daerah. Baliho itu dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat dan seolah tak ada aturan.
"Itu baliho-baliho itu dasarnya apa. Tertibin dulu itu dari mana partai-partai itu punya duit, caleg-calegnya, sehingga mulai lagi nih penyakit kota kita kotor karena baliho caleg dan partai. Seperti gak ada aturan itu spanduk dan balilho itu semua," tutur dia.
Baca Juga: Bawaslu Usul Undur Pilkada, Moeldoko: Pemerintah Tak Bisa Intervensi
2. Bawaslu lebih baik fokus awasi tahapan jelang Pemilu 2024
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Ketimbang mengusulkan Pilkada 2024 ditunda, Ray Rangkuti mengimbau agar Bawaslu fokus mengawasi tahapan Pemillu 2024. Mengingat marak dugaan pelanggaran seperti kegiatan politik di tempat ibadan hingga politik uang.
"Yang paling penting itu (kegiatan politik) masjid diawasi, politik uang tertibkan itu dulu deh. Yang lain-lain nanti berikutnya lah. Jauh banget sampai ke November 2024, yang di depan mata malah tidak teratasi," jelas dia.
Editor’s picks
"Daripada kita berpikir ke (pilkada) November 2024 ya kita mikirin baliho aja kenapa gak ditertibkan sehingga pemilu kita tidak menimbulkan kekotoran uang," lanjut Ray Rangkuti.
Baca Juga: Bawaslu Usul Pilkada Diundur, KSP: Pemerintah Tetap November 2024
3. Ketua Bawaslu usul Pilkada 2024 ditunda
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (IDN Times/Yosafat)Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Rahmat Bagja, mengusulkan Pilkada Serentak 2024 ditunda. Usulan itu disampaikan karena Bagja mengaku khawatir banyak ancaman masalah yang muncul.
Bagja menuturkan, ancaman permasalahan itu muncul karena terganggunya tahapan pilkada, sebab pelaksanaannya beririsan dengan gelaran pilpres dan pileg.
Terlebih, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 digelar pada Oktober 2024. Selang sebulan, pilkada pun digelar.
"Kami khawatir sebenarnya Pilkada 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru. Tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Kemudian, masalah selanjutnya jika pilkada digelar seusai tahapan ialah ancaman gangguan keamanan yang tinggi. Kontestasi Pilkada Serentak 2024 berpotensi terganggu karena fokus pengamanan aparat keamanan terpecah secara yang bersamaan.
Sebagai contoh, aparat suatu daerah tidak bisa diperbantukan ke daerah lain yang sedang mengalami gangguan keamanan. Sebab, pada saat yang sama aparat menjaga daerah masing-masing yang juga menggelar pilkada.
Gangguan keamanan saat proses pergantian kepemimpinan di pemerintah pusat juga jadi alasan Bagja mengusulkan agar Pilkada 2024 ditunda.
"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ujarnya.
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada), karena ini pertama kali serentak," lanjut Bagja.
Berita Terkini Lainnya
