Tekankan Digitalisasi, Luhut Tak Mau Lagi Dengar Ada OTT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bogor, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya sistem digitalisasi pada anggaran. Menurut dia, sistem anggaran ini bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Salah satu penerapan digitalisasi anggaran diakomodir pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Peningkatan efisiensi melalui digitalisasi harus terus dilakukan. Ini yang saya sampaikan, ada budget pemerintah atau belanja pemerintah, itu jumlahnya Rp1.200 triliun dan Rp400 triliun untuk BUMN, itu semua kita digitalisasi," kata Luhut saat jadi pembicara dalam acara diskusi di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Forkopimda tahun 2023, Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Tanggapi Capres yang Akan Diusung PDIP, Begini Kata Ganjar
1. Luhut yakin digitalisasi sistem anggaran mampu tekan korupsi
Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)Luhut menegaskan, digitalisasi anggaran sebagai upaya menekan praktik korupsi. Oleh sebab itu, dia tak ingin ke depan terjadi lagi operasi tangkap tangan (OTT).
"Jadi dengan itu kita lakukan digitalisasi, kita akan mengurangi korupsi, dan kita tidak mau melihat ada OTT ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yang baik," tutur dia.
Dia kembali menegaskan, digitalisasi sistem anggaran mampu melahirkan ekosistem yang baik.
"Kalau ekosistem yang baik dengan digitalisasi, pasti tidak akan ada lagi OTT dan pasti korupsi berkurang. Jadi jangan salah mengerti kalau pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu, kami tidak ingin negara yang begitu hebat di puja-puji orang masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus," ucap Luhut.
Baca Juga: Mahfud MD Buka Isi Obrolan Jokowi dan Joe Biden, Isinya Soal Korupsi
2. Kemendagri gelar rakornas kepala daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutan pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor pada Selasa (17/1/2023). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Forkopimda tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian memastikan gelaran acara tersebut digelar atas arahan langsung dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Menindaklanjuti arahan bapak presiden pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 kepada kami, pada hari ini diselenggarakan rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah," ujar Tito di lokasi, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Bima Arya Ungkap Pesan Khusus Jokowi ke Kepala Daerah Jelang 2024
3. Mengusung tema pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi
Ilustrasi ekonomi (IDN Times/Sukma Shakti)Mantan Kapolri ini menjelaskan, acara tersebut digelar dengan tujuan membahas kondisi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi menghadapi ancamann resesi global 2023.
"Rakornas digelar dengan tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi," kata Tito.
Tito memastikan, sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama dengan kementerian dan lembaga terkait telah melaksanakan berbagai penanganan, diantaranya rapat koordinasi rutin.
"Kita menggelar rapat koordinasi rutin mingguan, pengendalian inflasi daerah setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkompinda, pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota sejak oktober 2022 Sampai dengan saat ini," ucap dia.
Berita Terkini Lainnya
