Yusril: Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut, Putusan MA Final

12 Nov 2026, 15:00 WIB3 min read

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

Menko Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Aryodamar)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Yusril Ihza Mahendra menyatakan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai pelaksanaan putusan kasasi MA yang telah final.
Pencabutan melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 membuat surat penyetaraan terbitan 2019 tidak lagi berkekuatan hukum mengikat.
Yusril menyebut tidak ada upaya hukum lanjutan bagi pejabat tergugat TUN untuk mempertahankan surat tersebut, serta menyoroti implikasinya terhadap syarat pendidikan Wakil Presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2019

Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran diterbitkan.

11 November 2026

Keputusan Direktur Jenderal Nomor 206 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta untuk mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA.

Kamis (12/11/2026)

Yusril menyatakan surat keterangan telah dicabut dan putusan MA telah final. Ia menilai penyetaraan pendidikan Gibran batal serta tidak ada lagi upaya hukum untuk mempertahankan surat tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut Surat Keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat setelah putusan kasasi Mahkamah Agung.
Who?
Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mahkamah Agung, serta penggugat Subhan Palal terlibat dalam perkara ini.
Where?
Keputusan pencabutan ditetapkan di Jakarta. Pernyataan Yusril mengenai pencabutan surat keterangan dan putusan Mahkamah Agung juga disampaikan dari Jakarta.
When?
Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 ditetapkan pada 11 November 2026. Yusril menyampaikan keterangan mengenai status final putusan Mahkamah Agung pada Kamis, 12 November 2026.
Why?
Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
How?
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menerbitkan Keputusan Nomor 206 Tahun 2026. Menurut Yusril, pejabat pemerintahan wajib menjalankan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian Pendidikan mencabut surat penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Yusril Ihza Mahendra bilang ini karena putusan Mahkamah Agung sudah selesai dan menang untuk Subhan Palal. Sekarang surat itu tidak berlaku lagi. Yusril juga bilang syarat pendidikan Gibran untuk jadi wakil presiden perlu diperhatikan serius.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pencabutan surat keterangan ini menegaskan berjalannya mekanisme hukum dan administrasi secara tertib, dengan kementerian menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang telah final. Kejelasan mengenai status dokumen tersebut juga membatasi ketidakpastian hukum, karena dasar keberlakuannya dinyatakan tidak lagi mengikat sesuai keputusan yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

1. Tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka di Kantor Istana Wapres Jakarta, Kamis (12/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dengan pencabutan tersebut, menurut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.

Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.

2. Tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika tiba di MPR pada Kamis, 12 Nov 2026. (IDN Times/Santi Dewi)

Menurut Yusril, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Hal itu juga sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Yusril menilai, setelah surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus. Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.

3. Sejak awal tidak penuhi persyaratan pendidikan

Gibran menjelaskan soal pengunduran dirinya jadi Wapres di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva)

Ia menambahkan, putusan kasasi MA tersebut telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yusril berpandangan, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.

"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.