Jeddah, IDN Times — Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum dinilai berjalan lebih kondusif dan angka kematian jemaah berhasil ditekan. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan terlena. Sebanyak 10 catatan kritis telah dirumuskan sebagai cetak biru transformasi tata kelola haji tahun depan.
Catatan tersebut dibedah tuntas dalam Exit Meeting yang digelar oleh Amirul Hajj bersama Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Sabtu (6/6/2026).
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI sekaligus Amirul Hajj, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan bahwa evaluasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban mutlak negara kepada jemaah.
"Kami melakukan evaluasi pelaksanaan haji tahun ini dan menyampaikan sejumlah catatan dari Amirul Hajj kepada Kementerian Haji sebagai bahan evaluasi dan kebijakan untuk penyelenggaraan haji tahun depan," tegas Gus Irfan.
Guna membedah rincian teknisnya, Sekretaris Amirul Hajj, Prof. Dr. H. Ilfi Nur Diana, memaparkan poin-poin krusial yang menuntut perombakan sistemik, mulai dari birokrasi kesehatan hingga krisis ruang di Mina.
