14 WNI Korban TPPO di Myanmar Berhasil Dibebaskan

Ke-14 WNI ini sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan online scam di Laukkaing, Shan State, yang berbatasan dengan China. Mereka telah ditampung di KBRI Yangon sejak 23 Juni 2023. Para WNI berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Sebelum dipulangkan, para WNI ini telah melalui proses sesuai hukum di Myanmar, termasuk pembayaran denda keimigrasian secara mandiri, dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (28/6/2023).

Setelah proses tersebut selesai, mereka diterbangkan kembali ke Indonesia menggunakan pesawat Hercules TNI-AU pada 27 Juni 2023 pukul 13.25 siang waktu setempat. Pesawat tersebut tiba di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 21.30 WIB pada hari yang sama.

Keberhasilan pemulangan ini merupakan hasil dari upaya diplomasi KBRI Yangon dengan otoritas Myanmar, serta dukungan dari Kementerian dan lembaga terkait seperti TNI AU, BNPB, dan BP2MI.

Pemulangan 14 WNI terduga korban TPPO dari Myanmar ini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam melindungi WNI di tengah situasi keamanan yang rumit di Myanmar.

Di sisi lain, penting untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap perekrut dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus penipuan.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di kawasan Asia Tenggara akhir-akhir ini makin marak. Mayoritas mereka terjerat skema online scam yang menawarkan lowongan pekerjaan, seperti di Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam dan Filipina.

WNI pun menjadi korbannya. Menurut data per Mei 2023, dalam 3 tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri RI sudah berhasil menyelamatkan 1.481 WNI yang terjebak dalam online scam.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan bahwa deklarasi ASEAN soal TPPO yang disahkan pada KTT ASEAN ke-42, bulan lalu di Labuan Bajo, bisa membantu ASEAN menangani kasus ini.

“Dalam pelaksanaan bilateralnya, tentu akan bisa menjadi rujukan karena ini kan komitmen tingkat tinggi antara kepala negara untuk melakukan penanganan TPPO,” kata Judha.

Sementara itu, untuk menangani kasus TPPO, Judha menekankan perlunya kerja sama antarnegara yaitu negara asal korban, negara transit serta negara tujuan.

“Itulah mengapa kita angkat isu ini di ASEAN karena kasus online scam bukan hanya dihadapi Indonesia tetapi sudah menjadi isu besar di kawasan dan korbannya beragam. Di Filipina, bahkan korbannya dari 11 negara,” tutur dia.