24 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba Bertahap Hingga 30 Juni 2025

28 Jun 2025, 15:24 WIB

WhatsApp Image 2025-06-23 at 08.44.40.jpeg

WNI yang dievakuasi dari Iran. (Dok. Kemlu RI)

Jakarta, IDN Times - Proses evakuasi terhadap WNI dari Iran masih terus berlanjut pada akhir pekan ini. Rencananya, ada 24 WNI yang dievakuasi dan dipulangkan ke Indonedia pada periode 27 Juni hingga 30 Juni 2025.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan ada enam orang WNI yang dipulangkan dari Azerbaijan pada Sabtu (28/6/2025). Mereka kembali ke Tanah Air melalui rute Baku-Doha-Bangkok-Jakarta. Judha tak menampik serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat (AS) ke Qatar turut menjadi pemicu jadwal evakuasi sempat mundur.

"Sebanyak enam WNI yang dipulangkan pada hari ini merupakan bagian dari 24 orang evacuee yang masih berada di Baku, Azerbaijan," ujar Judha di dalam keterangan tertulis pada Sabtu (28/6/2025).

Sebanyak lima WNI lainnya, disebutkan Judha, akan tiba di Tanah Air pada Minggu (29/6/2025). Lalu, 13 WNI akan tiba pada Senin (30/6/2025). Mereka menempuh rute Baku-Doha-Jakarta.

"Kemlu berkoordinasi erat dengan perwakilan Indonesia di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi ini," tutur dia.

1. Indonesia manfaatkan jeda waktu gencatan senjata untuk pemulangan WNI

Ilustrasi perang Iran Israel (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemulangan WNI dilakukan dengan memanfaatkan jeda waktu gencatan senjata yang sepakat dilakukan oleh Iran dan Israel. Gencatan senjata itu dimulai sejak Selasa (24/6/2025). Hal itu ditandai dengan kepulangan 59 WNI dari Iran di dua hari yang berbeda.

Gencatan senjata akhirnya disepakati oleh Iran dan Israel setelah terjadi serangan udara selama 12 hari beruntun. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengatakan Israel sepakat dengan isi proposal gencatan senjata yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Stasiun televisi milik Pemerintah Iran juga melaporkan hal yang sama.

Stasiun berita Al Jazeera melaporkan Israel mewanti-wanti agar Iran tidak melanggar gencatan senjata yang sudah disepakati.

"Gencatan senjata sekarang sudah dimulai. Tolong jangan langgar itu!" ujar Netanyahu pada Selasa (24/6/2025).

2. KBRI Teheran masih memberlakukan siaga I

Irektur Jenderal Pelindungan KP2MI, Rinaldi (kanan) dan Direktur PWNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha (kiri). (dok.KP2MI)

Judha mengatakan Kemlu masih membuka pendaftaran evakuasi bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Pendaftaran ini dibuka seiring status Siaga 1 yang masih diberlakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, menyusul eskalasi konflik yang terjadi di kawasan tersebut.

"Sampai saat ini dapat kami sampaikan status Siaga 1 yang ditetapkan oleh KBRI Teheran masih berlaku," ujar Judha di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu (25/6/2025) lalu.

Evakuasi, ditegaskan Judha, merupakan tanggung jawab negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Namun, pelaksanaannya bersifat sukarela. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat memaksa WNI, terutama yang berada di Iran, untuk mengikuti proses evakuasi.

3. DPR imbau WNI yang berada di Iran dan Israel agar tetap tenang

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengimbau kepada semua pihak agar tidak khawatir terkait nasib warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di wilayah konflik Israel-Iran.

Dasco memastikan pemerintah terus melakukan evakuasi secara bertahap.

"Ya kami mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan meng-update kabar WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap," ujar Dasco pada 26 Juni 2025 lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Dasco menjelaskan, baik pimpinan DPR maupun Komisi I DPR akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah perihal keadaan WNI yang ada di wilayah perang. Dia mengeklaim mereka semua akan memantau keadaan WNI di sana.

"DPR, dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi I, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk memonitor keadaan," tuturnya.