Dasco: Komisi I DPR Akan Temui Prabowo Bahas Perang Iran-Israel
- Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan mitigasi terhadap eskalasi perang Iran-Israel yang berdampak pada pelemahan mata uang rupiah dan subsidi BBM.
- Puan juga menyerukan negara lain untuk tidak ikut campur dalam konflik Iran-Israel dan mengajak kedua negara untuk menurunkan tensi dan mencapai perdamaian.
- Komisi 1 DPR akan memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk menjelaskan peran RI dalam meredam konflik antara Iran dan Israel yang kian memanas di tengah adanya ikut campur AS.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyatakan, Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri dalam waktu dekat akan berdialog dengan Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi konflik bersenjata antara Iran dan Israel.
Dasco mengatakan, Komisi 1 DPR akan mendengarkan secara langsung pandangan pemerintah terkait sikap RI terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah.
"Dalam waktu dekat pimpinan Komisi 1 akan melakukan dialog dengan Presiden dalam rangka memberikan masukan, kemudian juga mendengar pandangan Pemerintah tentang bagaimana nanti sikap dari Pemerintah terhadap konflik Iran dan Israel,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Dasco menegaskan, pihaknya terus memantau dampak yang ditimbulkan dari perang Iran-Israel terhadap Indonesia. Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengambil sikap yang serius menyikapi konflik bersenjata Iran-Israel.
“Kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
1. Puan minta pemerintah segera melakukan mitigasi
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah segera melakukan mitigasi untuk menyikapi eskalasi di kawasan Timur Tengah yang kian memburuk terlebih setelah adanya ikut campur Amerika Serikat.
Puan meminta pemerintah segera memitigasi efek perang berkepanjangan ini terhadap pelemaham mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga subsidi BBM.
"Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global," kata Puan
Lebih jauh, Puan mengatakan, posisi politik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah bebas aktif. Ia pun berharap Iran dan Israel segera melakukan gencatan senjata. Puan ingin agar kedua negara segara menghasilkan suatu kesepakatan yang mengarah pada perdamaian.
Dia mengatakan, masyarakat sipil akan terkena dampak akibat perang Iran-Israel yang berkepanjangan. Ia pun meminta semua pihak untuk menahan diri.
"Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi tentu saja kami ingin bahwa untuk adanya genjatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang," kata dia.
2. Serukan negara lain tak perlu ikut campur
Puan juga menyerukan negara-negara lain tidak ikut campur terhadap eskalasi Iran dan Israel, sehingga hanya memperkeruh suasana. Ia pun menyerukan kedua negara mau menurunkan tensi dengan menyepakati kedamaian.
"Begitu juga negara-negara lain untuk menimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik. Dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana," kata dia.
3. Komisi 1 akan panggil Menlu Sugiono
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto kembali mengingatkan pemerintah untuk sigap menyikapi konflik bersenjata antara Iran-Israel yang kian memanas. Eskalasi di Timur Tengah kian buruk setelah Amerika Serikat ikut campur.
Keterlibatan AS dalam ketegangan antara Iran dan Israel tercetus usai negara itu menghancurkan tiga fasilitas nuklir milik Iran yang ada di wilayah Fordo, Natanz, dan Esfahan.
Menyikapi hal ini, Utut menyatakan, Komisi 1 DPR RI akan memanggil Menteri Luar Negeri (Menlu) Suigiono untuk menjelaskan apa peran RI yang telah dilakukan dalam meredam konflik antara Iran dan Israel yang dikhawatirkan publik akan memicu perang dunia ketiga.
"Biar Pak Menlu. Pak Menlu mau kita undang segera ke DPR RI. Kalau orang kayak saya ngomong kan orang pribadi. Tapi kalau Menlu kan state (mewakili negara) dia," kata Utut.
Di sisi lain, Utut juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah taktis dan strategis menyikapi konflik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah di tengah adanya ikut campur AS.
Utut menilai, situasi saat ini sudah sangat rawan, sehingga mau memihak kemanapun akan serba salah bagi RI. Kendati, dia menekankan agar RI tetap mengedepankan kepentingan nasional.
"Dia juga Pak Prabowo ngambil garis dimana. Ini kan titik yang rawan. Kita memihak kemanapun serba salah. Yang paling penting kita utamakan kan kepentingan nasional kita," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.
