4 Fakta Mengapa Demonstrasi Besar Masih Terjadi di Hong Kong

Hong Kong sangat berbeda dengan kota-kota lain di Tiongkok. Hal ini dapat dikaji dari sejarahnya, di mana daerah Hong Kong adalah jajahan Inggris selama lebih dari 150 tahun. Sebagian pulau Hong Kong diserahkan kepada Inggris setelah perang pada 1842.

Tidak hanya itu, Tiongkok kemudian juga menyewakan sisa wilayah Hong Kong (New Territories) kepada Inggris selama 99 tahun. Tempat ini menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan ekonominya bangkit pada 1950-an lantaran menjadi pusat manufaktur.

Kemudian pada permulaan 1980-an, ketika batas waktu penyewaan 99 tahun mendekat, Inggris dan Tiongkok memulai pembicaraan tentang masa depan Hong Kong. Pemerintah komunis Tiongkok menyatakan seluruh Hong Kong harus dikembalikan di bawah kekuasaan mereka. Kedua pihak lantas mencapai kesepakatan pada 1984.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Hong Kong kemudian kembali kepada Tionhkok pada 1997 berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem". Artinya, meskipun menjadi bagian dari Tiongkok, Hong Kong memiliki otonomi luas, kecuali terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan" selama 50 tahun. Konsekuensinya, Hong Kong memiliki sistem hukum sendiri, perbatasan, dan berbagai hak termasuk perlindungan kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Masalah reformasi demokrasi ternyata menjadi masalah yang masih mengganjal. Hal ini turut menjadi pemicu terjadinya unjuk rasa. Bagaimana tidak, pimpinan Hong Kong saat ini dipilih oleh dewan pemilihan yang beranggotakan 1.200 orang. Sementara sebagian besar yang mendukung Beijing, dipilih oleh warga yang memiliki hak suara dengan jumlah presentase 6 persen.

Akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Karena pada kenyataannya, tidak semua dari Dewan Legislatif selaku pembuat undang-undang dipilih langsung oleh pemilih Hong Kong. Justru, kebanyakan kursi tidak dipilih langsung, melainkan dikuasai oleh anggota yang pro-Beijing.

Sebagian anggota terpilih bahkan diberhentikan ketika Beijing mengeluarkan keputusan hukum kontroversial yang mendiskualifiaksi mereka. Terkait ketidakadilan tersebut, undang-undang dasar mini Hong Kong, basic law, menyatakan baik pemimpin maupun Dewan Legislatif harus dipilih secara demokratis.

Lalu pada 2014, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa ini akan memungkinkan warga memilih pemimpin dari daftar yang disetujui dewan pro-Beijing. Akan tetapi para pengecamnya mengatakan ini adalah sebuah "demokrasi palsu" dan hal ini ditolak badan legislatif Hong Kong.

Tidak dapat dipungkiri jika sebagian orang di Hong Kong merupakan etnis Tiongkokkarena Hong Kong adalah bagain dari Tiongkok. Meski demikian, sebagian besar orang Hong Kong tidak memandang dirinya sebagai warga Tiongkok.

Menurut data dari hasil survei University of Hong Kong memperlihatkan sebagian besar orang di Hong Kong--sebesar sebanyak 71 persen, mengidentifikasi diri mereka sebagai "orang Hong Kong" dan tidak merasa bangga menjadi warga Tiongkok. Sementara mereka yang memandang diri sebagai warga Tiongkok hanya 11 persen.

Perbedaan tersebut sangat terlihat terutama di antara generasi muda. Menurut program opini kalangan universitas, semakin muda responden, semakin kecil kemungkinan mereka merasa bangga menjadi warga negara Tiongkok. Mereka juga semakin kuat menentang kebijakan Pemerintah Pusat terkait Hong Kong.

Unjuk rasa yang terjadi di Hong Kong belakangan ini sebenarnya tidaklah mengejutkan. Pada Desember 2014 tanda-tandanya sudah terlihat, saat polisi membongkar sisa-sisa kubu demonstran pro-demokrasi di pusat kota Hong Kong. Para pengunjuk rasa mengatakan jika mereka akan kembali menggelar demonstrasi.

Selain itu, terdapat pula sejarah panjang perlawanan di Hong Kong. Jauh sebelumnya tepat pada 1966, unjuk rasa terjadi ketika Star Ferry Company memutuskan untuk menaikkan harga tiket. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan hingga ratusan tentara diturunkan ke jalan.

Protes terus berlanjut hingga 1997. Namun seiring berjalannya waktu unjuk rasa terbesar saat ini cenderung bersifat politis, terutama menentang peraturan dari Tiongkok daratan. Dengan otonomi yang mereka miliki dalam kebebasan dalam pemilihan umum, ini berarti unjuk rasa adalah salah satu cara agar pandangan mereka didengar. Dilihat dari hal ini orang Hong Kong tahu bagaimana cara memprotes.

Demonstrasi besar-besaran itu tidak terlepas dari sebuah Jati diri Hong Kong yang masih tersembunyi. Dikutip dari BBC News, Profesor Edmund Cheng, dari Hong Kong Baptist University mengatakan masalah yang lebih mendalam di Hong Kong adalah hasil dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pejabat.

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir bulan Juli lalu dipicu oleh rencana Hong Kong yang memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi.
RUU Ekstradisi ini akan memungkinkan orang yang dituntut melakukan pidana di Hong Kong untuk dikirim ke Tiongkok untuk diadili.

Namun, warga Hong Kong beranggapan langkah ini akan membuat para kriminal menerima perlakuan tidak manusiawi apabila diekstradisi ke Tiongkok dan mengikuti hukum negara tersebut. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran para pengusaha dan menciptakan sentimen negatif terhadap iklim investasi di Hong Kong.