Rencana pemulangan migran ke Rwanda langsung memicu gelombang kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM) dan politisi Eropa. Sebanyak 47 organisasi bantuan, serikat pekerja, dan kelompok HAM merilis pernyataan bersama yang mendesak kelima negara membatalkan rencana tersebut. Mereka menilai kesepakatan ini menempatkan kelompok rentan pada risiko pelanggaran hak asasi yang serius demi efek jera yang belum terbukti berhasil.
Sorotan tajam juga mengarah pada rekam jejak pemerintahan Presiden Rwanda, Paul Kagame, yang dinilai represif terhadap oposisi dan kebebasan berpendapat. Pemerintahannya kerap dituduh melakukan penahanan sewenang-wenang serta mendukung kelompok pemberontak di Republik Demokratik Kongo. Peneliti senior Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, memperingatkan bahwa pendanaan program ini hanya akan memberi keuntungan politik bagi pemerintah pelanggar HAM.
"Saya tidak melihat adanya masa depan atau sisi kemanusiaan dalam hal itu. Itu bukan solusinya," tutur Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dilansir The Guardian.
Kecaman turut dilontarkan anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Melissa Camara, yang menyebut kesepakatan dengan rezim otoriter ini sebagai kegagalan moral yang memalukan. Komplikasi hukum dari Pengadilan HAM Eropa juga membayangi pelaksanaan deportasi karena adanya larangan memindahkan individu ke wilayah yang rawan pelanggaran hak dasar. Meski demikian, pemerintah di Eropa tengah berada di bawah tekanan politik menjelang pemilu untuk membendung dukungan publik terhadap partai sayap kanan. Data Frontex mencatat hampir 110 ribu penyeberangan perbatasan ilegal masuk ke UE dalam 10 bulan pertama 2026, turun 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.