Geng Kriminal Kolombia Paksa Warga Sandera 57 Tentara

Militer Kolombia melaporkan bahwa 57 prajurit, terdiri dari 53 personel dan empat perwira, ditahan warga saat menjalankan operasi di El Plateado. Warga diduga dipaksa oleh kelompok disiden FARC untuk menghadang dan menyandera para tentara.

“Warga sipil bertindak di bawah tekanan FARC, memaksa mereka untuk menahan pasukan kami,” ujar seorang sumber militer.

El Plateado merupakan wilayah strategis yang mengendalikan lebih dari 75 persen produksi koka di Cauca. Konflik di daerah ini dipicu perebutan jalur perdagangan narkoba yang menguntungkan.

“Kami menghadapi situasi sangat kompleks karena keterlibatan warga sipil yang dimanipulasi oleh kelompok bersenjata,” kata pejabat militer, dikutip dari BBC.

Pemerintah membentuk pusat komando terpadu dan menggandeng organisasi internasional untuk membebaskan para tentara. Hingga Senin (23/6/2025) pagi, belum ada perkembangan resmi terkait negosiasi.

Dilansir Al Jazeera, situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam menegakkan hukum di wilayah yang dikuasai kelompok kriminal.

Cauca telah lama menjadi arena perebutan antara pasukan pemerintah, kelompok disiden FARC, dan gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional (ELN). Sejak perjanjian damai 2016, banyak mantan anggota FARC menolak reintegrasi dan membentuk faksi baru seperti Estado Mayor Central (EMC), yang kini aktif di kawasan ini.

Dilansir NPR, kelompok ini memanfaatkan kekosongan kekuasaan pasca-perjanjian damai untuk mengendalikan perdagangan narkoba.

Pada Maret lalu, 29 anggota pasukan keamanan, terdiri dari 28 polisi dan satu perwira militer, juga diculik oleh kelompok disiden FARC Carlos Patiño. Aksi tersebut dipicu operasi pemberantasan tanaman koka yang mendapat perlawanan dari warga.

“Kelompok ini menggunakan warga sebagai tameng untuk menghalangi operasi kami,” kata Menteri Pertahanan Kolombia Ivan Velasquez, dikutip dari Colombia One.

Konflik juga diperparah oleh praktik perekrutan anak-anak oleh kelompok bersenjata. Pada 2024, dari 409 kasus di seluruh Kolombia, 300 terjadi di Cauca, menurut BBC.

Ketergantungan ekonomi lokal pada koka menjadi hambatan besar bagi upaya perdamaian.

Presiden Gustavo Petro menghadapi tekanan berat menyusul penculikan massal ini. Kebijakan Perdamaian Total yang mengutamakan negosiasi dengan kelompok bersenjata belum menunjukkan hasil konkret. Gencatan senjata dengan faksi disiden FARC dihentikan pada April 2025 setelah sejumlah serangan terhadap aparat.

PBB dan organisasi HAM mendesak pembebasan segera para tentara dan mengecam keterlibatan warga sipil dalam konflik bersenjata.

“Keterlibatan warga sipil dalam konflik bersenjata adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” ujar juru bicara PBB, dikutip The Guardian.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara memperkuat jalur diplomasi atau meningkatkan operasi militer.

“Tanpa kehadiran negara yang kuat di wilayah seperti Cauca, kelompok bersenjata akan terus memanfaatkan warga untuk kepentingan mereka,” ujar analis keamanan Maria Victoria Llorente, dilansir Al Jazeera.

Konflik berkepanjangan ini mencerminkan tantangan Kolombia dalam mengatasi kekerasan, kemiskinan, dan dominasi narkotika di wilayah-wilayah terpencil.