Wakil AICHR Minta Masalah Myanmar Diselesaikan Secara Damai
Pertemuan wakil-wakil badan HAM ASEAN, AICHR, yang berlangsung di Bali pada Desember 2019. (Facebook.com/AICHR Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Empat perwakilan anggota Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR) meminta seluruh unsur di pemerintahan Myanmar untuk mematuhi dan menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN tahun 2012.
"Kami mengingat segala tujuan dan prinsip yang tertera dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan terhadap hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, pemerintahan yang konstitusional," demikian pernyataan tertulis yang diunggah di akun Facebook AICHR Indonesia hari Jumat (5/2/2021).
"Begitu juga dengan promosi dan perlindungan HAM, serta penghormatan terhadap kebebasan mendasar," lanjut mereka.
1. Empat wakil AICHR meminta sengketa Pemilu Myanmar diselesaikan lewat jalur hukum
Wakil Indonesia di AICHR, Yuyun Wahyuningrum (kanan), dalan sebuah pertemuan daring pada Desember 2020. (aichr.org)Penyataan bersifat perseorangan ini ditandatangani oleh empat wakil AICHR dari empat negara yakni Yuyun Wahyuningrum (Indonesia), Eric Paulsen (Malaysia), Shashi Jayakumar (Singapura) dan Amara Pongsapich (Thailand).
Ini menjadi respons atas pihak militer Myanmar medeklarasikan keadaan darurat dan pengambilan kekuasaan dari tangan sipil setelah menuduh Pemilu legislatif pada 8 November 2020 silam diwarnai kecurangan.
Dalam pernyataan yang sama, empat wakil negara anggota AICHR ini meminta semua pihak meyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum dan dialog damai. "Kami mengharapkan hasil yang demokratis dan damai yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan orang-orang di Myanmar," tutup pernyataan tersebut.
Baca Juga: Ajudan Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar
2. Situasi politik Myanmar terkini jadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin
Editor’s picks
Presiden Indonesia Joko Widodo saat bertemu dengan PM Malaysia Muhyiddin Yasin di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (5/2/2021). (BPMI Setpres/Muchlis Jr.)Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga menyatakan keprihatinan atas situasi politik terkini Negeri Seribu Pagoda. Myanmar jadi salah satu isu yang dibahas saat keduanya bertemu di Jakarta, Jumat (5/2/2021).
"Indonesia dan Malaysia menanggapi situasi politik di Myanmar dengan serius," kata PM Malaysia Muhyiddin Yassin usai bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, seperti dikutip dari Associated Press.
"Ini adalah kemunduran dalam transisi demokrasi Myanmar. Kami khawatir keruhnya suasana politik di Myanmar dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara," lanjut Yassin.
Lebih jauh, Jokowi dan Yassin sepakat meminta seluruh menteri luar negeri Asia Tenggara menggelar pertemuan daring khusus untuk membahas masalah kudeta Myanmar.
3. Demonstrasi mendesak militer membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin lain mulai terjadi di beberapa kota
Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Myanmar, Aung San Suu Kyi, saat berpidato dalam pertemuan tahunan partai NLD pada Agustus 2020. (Facebook.com/Chair NLD)Beberapa hari berlalu setelah Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Aung Sa Suu Kyi dan Presiden Win Myint dijadikan tahanan rumah oleh militer pada Senin (2/2/2021), demonstrasi menentang kudeta mulai terjadi di beberapa kota.
Reuters melaporkan bahwa ribuan orang turun ke jalan-jalan Kota Yangon pada hari Sabtu (6/2/2021) untuk mengecam aksi faksi militer pimpinan Min Aung Hlaing. Mereka menyerukan agar Suu Kyi dan seluruh para pemimpin partai NLD lainnya segera dibebaskan.
Baca Juga: Ribuan Orang Burma Ikut Aksi Protes Kudeta Myanmar di Tokyo
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
