Jakarta, IDN Times - Penipuan berkedok bekerja di luar negeri kembali terjadi. Seorang warganet dengan akun @angelinahui97 meminta tolong ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk segera dibantu terkait penyekapan 53 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja.
Selain itu, IDN Times juga menerima sebuah laporan bahwa adanya WNI yang diiming-imingi bekerja di Kamboja, namun berujung ditipu dan diancam dijual.
Dalam skema pekerjaan yang ditawarkan, para WNI ini diminta untuk bekerja sebagai call center atau operator. Namun, penempatan kerja tak sesuai perjanjian dan mengarah ke perdagangan manusia.
KBRI Phnom Penh mengatakan telah menerima laporan adanya penyekapan 53 WNI tersebut secara langsung dan telah melaporkan ke Kepolisian Kamboja.
“Kami sudah menerima laporan dari 53 WNI langsung dan sudah kami buatkan aduan secara resmi ke pihak Kepolisian Kamboja untuk bantuan pembebasan,” kata Teguh Adhi Primasanto, pejabat KBRI Phnom Penh, dalam pesan singkatnya kepada IDN Times, Kamis (28/7/2022).
Sementara itu, Prima mengatakan bahwa para WNI tersebut direkrut oleh agen yang juga masih warga Indonesia.
“Besar harapan dari KBRI agar informasi yang kami peroleh dari para WNI setelah dibebaskan, khususnya para pihak-pihak yang merekrut mereka dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian di Indonesia, karena para perekrut masih warga Indonesia juga,” tegas Prima.
Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Phnom Penh juga pernah memulangkan 188 WNI yang dipekerjakan secara ilegal di kasino dan perusahaan judi online di Kamboja.
Para korban dijanjikan oleh para perekrut untuk bekerja sebagai customer service di berbagai macam perusahaan start up yang ada di Kamboja.
Namun setibanya di Kamboja, mereka langsung dipekerjakan di kasino dan perusahaan judi online. Mereka memasarkan produk crypto currency dengan klaim investasi yang tak berdasar dan potensi scamming.
Perusahaan-perusahaan ini menggunakan modus penjeratan utang, memberlakukan jam kerja yang resesif, pembatasan ruang gerak dan pembatasan komunikasi, dan juga beberapa melakukan proses kekerasan pada WNI.