Alasan Keamanan, Moldova Resmi Tutup Pusat Kebudayaan Rusia

Pemerintah Moldova menduga "Russia House" tidak lagi menjalankan fungsi diplomasi murni, melainkan beralih menjadi alat penyebaran propaganda. Dugaan ini mendorong kementerian terkait untuk menyusun rancangan undang-undang penghentian kerja sama kebudayaan kedua negara.

Ketegangan bilateral kedua negara semakin diperparah oleh insiden jatuhnya beberapa drone tempur di pemukiman warga sipil dekat perbatasan Ukraina. Otoritas keamanan setempat menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk ancaman fisik terhadap kedaulatan negara.

Menteri Kebudayaan Moldova, Cristian Jardan, menegaskan bahwa penutupan ini merupakan tindakan tegas terhadap aktivitas non-budaya yang tersembunyi di balik institusi tersebut.

"Tempat itu sama sekali bukan lembaga budaya, melainkan wadah yang digunakan untuk merusak kedaulatan Moldova," ujar Cristian Jardan, dilansir TVP World.

Kedutaan Besar Rusia di Moldova menyayangkan kebijakan penutupan tersebut dan menilai langkah itu dipicu oleh kampanye politik sentimen anti-Rusia. Pihak Rusia khawatir pembatasan ini akan menjauhkan masyarakat lokal dari akses terhadap seni dan sastra Rusia.

Sebagai solusi alternatif, sebagian fungsi administratif dari pusat budaya tersebut akan dialihkan ke kantor Kedutaan Besar Rusia. Moskow juga memastikan program beasiswa kuliah bagi pelajar lokal akan tetap berjalan melalui jalur diplomatik resmi.

Sementara itu, protes resmi juga dilayangkan langsung dari pusat pemerintahan Rusia di Moskow yang mengkritik sikap konfrontatif kepemimpinan Moldova.

"Sangat disayangkan pemimpin Moldova terus memusuhi negara kami," kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Menanggapi penutupan tersebut, kelompok separatis pro-Rusia di wilayah Transnistria sempat merencana pembangunan kantor kebudayaan alternatif. Rencana ini sempat memicu kekhawatiran baru mengenai peningkatan konflik internal antara wilayah separatis dan pemerintah pusat.

Namun, Pemerintah Moldova bergerak cepat dengan menegaskan bahwa Transnistria tidak memiliki kekuatan hukum internasional untuk membuka lembaga asing. Segala bentuk aktivitas diplomatik di luar kendali resmi Chisinau akan dikategorikan sebagai tindakan ilegal.

Wakil Perdana Menteri Reintegrasi Moldova menegaskan bahwa pembukaan fasilitas kebudayaan luar negeri yang sah wajib berlandaskan kesepakatan antarnegara.

"Pembukaan pusat budaya baru harus melalui perjanjian resmi antara Rusia dan Moldova, sama seperti aturan yang berlaku saat membuka lembaga di Chisinau," tegas Wakil Perdana Menteri Reintegrasi, Valeriu Chiveri, dilansir Cotidianul.