Aljir, IDN Times - Pemerintah Aljazair memutuskan untuk mencabut akreditasi saluran berita France24. Keputusan yang dilakukan negara Afrika Utara tersebut lantaran media asal Prancis tersebut kerap memberikan kritik dan komentar buruk terhadap Aljazair beserta institusi negara.
Selama ini Aljazair sudah melakukan pengetatan pada media daring independen di negaranya. Akibatnya hal ini mendapat kecaman dan dianggap sebagai bentuk pencabutan hak kebebasan berpendapat di Aljazair.
Pada hari Minggu (13/06/2021) Menteri Komunikasi Aljazair Ammar Belhimer memutuskan mencabut akreditasi media milik pemerintah Prancis, France24. Langkah ini dilakukan lantaran saluran tv berita tersebut kerap memberikan sikap agresif terhadap negara beserta institusinya.
Dikutip dari Al Jazeera, Belhimer juga menuding France24 tidak menghormati peraturan jurnalistik dan kode etik jurnalisme di Aljazair. Ia juga menyebut bahwa, "France24 selama ini sudah melakukan praktek disinformasi dan manipulasi, di samping memberikan sikap agrasifnya terhadap Aljazair."
Dilansir dari Daily Sabah, Pemerintah Aljazair sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada France24 sejak 13 Maret lalu. Hal ini terkait reportase mengenai demonstrasi Jumat yang dilakukan aktivis anti pemerintah Hirak yang kembali menyelenggarakan aksi turun ke jalan sejak Februari lalu. Serta media tersebut dianggap ikut campur urusan dalam negeri Aljazair.
Menanggapi keputusan dari Aljazair, pihak France24 mengungkapkan jika mereka terkejut karena tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait tindakan ini. Sementara Pemerintah Prancis yang kini sedang bersitegang dengan Aljazair juga belum memberikan komentar apapun terhadap keputusan negara Afrika Utara tersebut.
Dikutip dari France24, pencabutan akreditasi saluran tv berita asal Prancis tersebut hanya berlangsung sehari setelah acara pemilihan umum legislatif di Aljazair yang hanya dihadiri 30 persen pemilih. Menyusul rentetan aksi demonstrasi kelompok anti pemerintah Hirak dalam beberapa minggu terakhir beserta penangkapan sejumlah aktivis dan jurnalis.
Sejak lengsernya mantan Presiden Abdelaziz Boutlefka pada 2019 setelah adanya protes besar di Aljazair, demonstrator yang dijuluki kelompok Hirak terus melakukan aksi demo untuk mengubah sistem pemerintahan sejak merdeka dari Prancis pada 1962.
Namun otoritas Aljazair mengatakan jika keinginan gerakan Hirak sebenarnya sudah tercapai, sehingga menuding sisa pemrotes sedang berupaya untuk melawan kepentingan pemerintah setempat.