Amesty Kritik AS soal Veto di DK PBB: Washington Pilih Jalan Salah

21 Feb 2024, 11:47 WIB

Logo PBB di markas besarnya di kota New York (instagram.com/unitednations)

Jakarta, IDN Times – Direktur Amnesty International, Agnes Callamard, melontarkan kritik terhadap Amerika Serikat (AS) yang mmeutuskan untuk menolak resolusi terbaru terkait Gaza di Dewan Keamanan (DK) PBB. Menurutnya, Washington memiliki peluang untuk melindungi warga sipil di Palestina, tetapi AS malah melakukan sebaliknya.

“Dan sekali lagi ketika AS dapat melakukan hal yang benar, yakni melindungi warga Palestina dari risiko genosida yang serius, menghormati hukum internasional dan universalitas, mencegah pembunuhan dan penderitaan besar-besaran, mereka memilih jalan yang berlawanan,” kata Callamard, dilansir Al Jazeera, Rabu (21/2/2024).

Meskipun AS mengatakan bahwa mereka memberikan satu-satunya suara yang menentang resolusi gencatan senjata karena tidak membuka jalan menuju perdamaian abadi, sebagian besar negara anggota PBB telah mendukung langkah tersebut selama beberapa bulan terakhir.

1. AS veto resolusi DK PBB

AS kembali memveto rancangan resolusi di DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Ini merupakan veto ketiga pemerintahan Biden yang mendukung Israel di Dewan Keamanan sejak perang pecah.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan delegasinya sedang mengupayakan kesepakatan penyanderaan. AS mengusulkan resolusi terpisah yang akan menghasilkan gencatan senjata sementara berdasarkan formula pembebasan semua sandera.

“Terkadang diplomasi keras membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita inginkan. Tindakan apa pun yang diambil Dewan ini harus membantu dan tidak menghambat negosiasi sensitif yang sedang berlangsung,” katanya, dilansir UN News.

Rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair mendapat dukungan luas di Dewan di mana 13 dari 15 negara anggotanya memberikan suara mendukung. AS adalah satu-satunya negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Sementara Inggris abstain.

2. Hamas kecam veto AS

Ilustrasi pasukan Hamas (mfa.gov.il/Israel Ministry of Foreign Affairs)

Sementara itu, Kelompok Palestina Hamas mengatakan keputusan pemerintahan Biden untuk memblokir rancangan resolusi Aljazair di DK PBB menguntungkan agenda pendudukan Israel, yang bertujuan untuk membunuh dan menggusur warga Palestina.

“Presiden Joe Biden dan pemerintahannya memikul tanggung jawab langsung atas kegagalan resolusi gencatan senjata di Gaza. Posisi Amerika dianggap sebagai lampu hijau bagi pendudukan untuk melakukan lebih banyak pembantaian dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah melalui pengeboman dan kelaparan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

3. Jumlah korban terus meningkat

Suasana Rumah Sakit di Gaza. (twitter.com/@ICRC)

Dilansir Euro News, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 29 ribu warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel yang dimulai pada 7 Oktober lalu.

Meskipun banyaknya korban jiwa dan meningkatnya tekanan internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk melanjutkan serangan sampai tercapainya kemenangan total atas Hamas. Ada kekhawatiran jumlah korban tewas di Palestina akan terus meningkat.

Pekan lalu Netanyahu mengumumkan militer Israel akan segera menyerang kota paling selatan Rafah di perbatasan Mesir. Di wilayah itu, lebih dari setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza mencari perlindungan dari pertempuran di tempat lain.

Sekitar dua pertiga korban tewas warga Palestina adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 69 ribu orang di wilayah kantong tersebut kini terluka.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.