TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wakil AICHR Minta Masalah Myanmar Diselesaikan Secara Damai

AICHR adalah komisi ASEAN khusus hak asasi manusia

Pertemuan wakil-wakil badan HAM ASEAN, AICHR, yang berlangsung di Bali pada Desember 2019. (Facebook.com/AICHR Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Empat perwakilan anggota Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR) meminta seluruh unsur di pemerintahan Myanmar untuk mematuhi dan menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN tahun 2012.

"Kami mengingat segala tujuan dan prinsip yang tertera dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan terhadap hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, pemerintahan yang konstitusional," demikian pernyataan tertulis yang diunggah di akun Facebook AICHR Indonesia hari Jumat (5/2/2021).

"Begitu juga dengan promosi dan perlindungan HAM, serta penghormatan terhadap kebebasan mendasar," lanjut mereka.

Baca Juga: Ajudan Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar

1. Empat wakil AICHR meminta sengketa Pemilu Myanmar diselesaikan lewat jalur hukum

Wakil Indonesia di AICHR, Yuyun Wahyuningrum (kanan), dalan sebuah pertemuan daring pada Desember 2020. (aichr.org)

Penyataan bersifat perseorangan ini ditandatangani oleh empat wakil AICHR dari empat negara yakni Yuyun Wahyuningrum (Indonesia), Eric Paulsen (Malaysia), Shashi Jayakumar (Singapura) dan Amara Pongsapich (Thailand).

Ini menjadi respons atas pihak militer Myanmar medeklarasikan keadaan darurat dan pengambilan kekuasaan dari tangan sipil setelah menuduh Pemilu legislatif pada 8 November 2020 silam diwarnai kecurangan.

Dalam pernyataan yang sama, empat wakil negara anggota AICHR ini meminta semua pihak meyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum dan dialog damai. "Kami mengharapkan hasil yang demokratis dan damai yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan orang-orang di Myanmar," tutup pernyataan tersebut.

2. Situasi politik Myanmar terkini jadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin

Presiden Indonesia Joko Widodo saat bertemu dengan PM Malaysia Muhyiddin Yasin di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (5/2/2021). (BPMI Setpres/Muchlis Jr.)

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga menyatakan keprihatinan atas situasi politik terkini Negeri Seribu Pagoda. Myanmar jadi salah satu isu yang dibahas saat keduanya bertemu di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

"Indonesia dan Malaysia menanggapi situasi politik di Myanmar dengan serius," kata PM Malaysia Muhyiddin Yassin usai bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, seperti dikutip dari Associated Press.

"Ini adalah kemunduran dalam transisi demokrasi Myanmar. Kami khawatir keruhnya suasana politik di Myanmar dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara," lanjut Yassin.

Lebih jauh, Jokowi dan Yassin sepakat meminta seluruh menteri luar negeri Asia Tenggara menggelar pertemuan daring khusus untuk membahas masalah kudeta Myanmar.

Baca Juga: Ribuan Orang Burma Ikut Aksi Protes Kudeta Myanmar di Tokyo

Verified Writer

Achmad Hidayat Alsair

Separuh penulis, separuh orang-orangan sawah.

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya