TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

2 Tahun Kudeta Myanmar, AS-Kanada-Australia Jatuhkan Sanksi ke Junta

Junta Myanmar gunakan avtur untuk mendanai "perangnya"

ilustrasi bendera Myanmar (freepik.com/natanaelginting)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan Australia resmi menjatuhkan sanksi kepada junta Myanmar pada Rabu (1/2/2023), bertepatan dengan dua tahun kudeta di negara tersebut. 

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada Union Election Commission, perusahaan pertambangan dan pejabat energi lainnya, sesuai pernyataan Departemen Keuangan AS pada Selasa (31/1/2023).

Alasan empat negara menjatuhkan sanksi adalah junta Myanmar telah melakukan bombardir dengan sengaja terhadap masyarakat sipil setempat. 

Baca Juga: Krisis Myanmar, Pengamat: Piagam ASEAN Harus Ditinjau Lagi

1. Setiap negara memiliki peran dalam memberikan sanksi yang berbeda

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (twitter.com/POTUS)

Pertama kalinya AS menargetkan pejabat Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), khususnya direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana. Perusahaan tersebut merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang menghasilkan pendapatan terbesar di Yangoon.

Kanada menargetkan enam orang dan melarang ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan ke Myanmar. Sedangkan Australia menargetkan anggota junta dan perusahaan yang dikelola militer.

Inggris menargetkan dua perusahaan dan dua orang yang membantu memasok angkatan udara Myanmar dengan bahan bakar penerbangan. Perusahaan dan dua orang tersebut diyakini menggunakan bahan bakar itu untuk melakukan kampanye pengeboman, dilansir DW.

2. Langkah negara-negara Barat terhadap Myanmar harus diikuti oleh negara lainnya

bendera Australia (pixabay.com/RebeccaLintzPhotography)

Montse Ferrer, peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia Amnesty International, menyebut keputusan Kanada dan Inggris sebagai langkah strategis. Dia mengatakan kebijakan ini merupakan langkah penting untuk mengakhiri kontribusi perusahaan terhadap kejahatan militer.

“Sampai sekarang, kelambanan pemerintah (Barat) telah memungkinkan militer Myanmar menggunakan bahan bakar penerbangan impor untuk melancarkan serangan udara yang menghancurkan keluarga dan meneror warga sipil," tambah Ferrer, dilansir The Guardian.

"Sementara perusahaan yang ditargetkan oleh Inggris adalah pemain kunci dalam industri avtur di Myanmar, negara-negara lainnya harus mengambil tindakan serupa terhadap seluruh industri untuk menghentikan aliran avtur,” kata Ferrer. 

Ferrer mengatakan, seluruh negara juga harus mengikuti Kanada dalam menangguhkan pasokan, penjualan atau transfer terkait bahan bakar penerbangan kepada Myanmar.

Sejauh ini, bahan bakar yang dipasok diyakini digunakan untuk memborbardir desa-desa yang dianggap sebagai tempat persembunyian para pasukan pemberontak dari kalangan sipil.

Baca Juga: 2 Tahun Kudeta Myanmar, Tak Ada Tanda-tanda Pulih

Verified Writer

Anoraga Ilafi

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya