TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jerman dan Republik Irlandia Kecam Inggris terkait Kesepakatan Brexit

Inggris dianggap telah melanggar hukum internasional

PM Inggris Boris Johnson (twitter.com/BorisJohnson)

Jakarta, IDN Times - Jerman dan Republik Irlandia mengecam langkah pemerintah Inggris yang secara sepihak mengubah bagian dari kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh menteri luar negeri masing-masing negara pada Minggu (03/07/2022) waktu setempat. 

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dan Menteri Luar Negeri Republik Irlandia, Simon Coveney, mengatakan bahwa tidak ada pembenaran hukum atau politik untuk mengesampingkan aturan perdagangan yang disepakati di Irlandia Utara. Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Inggris terkait kritik tersebut. 

Baca Juga: PM Inggris Tuduh Xi Jinping Merampas Hak Demokrasi Hong Kong

1. Parlemen Inggris loloskan perubahan Northern Ireland Protocol

Peraturan yang dimaksud oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Republik Irlandia adalah Northern Ireland Protocol. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan kebijakan anggota Uni Eropa, Republik Irlandia, yang menerapkan bebas bea cukai. 

Parlemen Inggris ingin memperketat pengecekan pada barang-barang asal Inggris, seperti daging dan telur yang tiba di Irlandia Utara, yang akan dikirim ke Republik Irlandia atau negara Uni Eropa lainnya. Hal ini akan melanggar perjanjian Good Friday Agreement. 

Anggota parlemen di London meloloskan undang-undang yang mengizinkan langkah itu pekan lalu. Walau begitu, tak semua anggota parlemen maupun pejabat setempat sepakat mengenai undang-undang tersebut.

2. Langkah parlemen Inggris bisa picu perang dagang

Northern Ireland Protocol merupakan upaya untuk mengurangi dampak Brexit di Irlandia Utara. Jika disahkan, peraturan itu secara sepihak mengesampingkan bagian-bagian penting dari perjanjian sebelumnya.

Selain itu, pengesahan peraturan itu telah melanggar hukum internasional dan mempertaruhkan perang dagang di tengah krisis biaya hidup. Keputusan Brexit ini dikabarkan sebenarnya tidak didukung oleh mayoritas orang di Irlandia Utara, karena akan membebani biaya yang masuk ke wilayah tersebut.

Inggris ingin menerapkan keringanan pengecekan bagi setiap barang yang masuk ke Irlandia Utara melalui perubahan Northern Ireland Protocol ini. Sedangkan barang yang akan dikirim ke negara-negara Uni Eropa, termasuk Republik Irlandia, akan dilakukan pengecekan secara ketat. 

Sebelum pemerintah Inggris mengesahkan Northern Ireland Protocol, barang yang dikirim dari Irlandia Utara dapat lebih mudah menuju Republik Irlandia. Ini lah yang membuat Republik Irlandia menaruh perhatian terhadap kebijakan Inggris ini.

Baca Juga: Georgia Gagal Masuk Uni Eropa, Warga Demo Tuntut Pemerintah Mundur

Verified Writer

Anoraga Ilafi

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya