TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Polemik Kebijakan Sewa Properti, Swedia Hampir Kolaps

PM Swedia dikenai mosi tidak percaya

Ilustrasi Bendera Swedia. instagram.com/juliasmotherkatarina/

Stockholm, IDN Times - Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven menghadapi ujian berat terkait dengan pertentangan di dalam pemerintahan. Pasalnya perdana menteri dari Partai Sosial Demokrat tersebut memiliki ditentang oleh dua partai besar penguasa parlemen di Swedia terkait kebijakan sewa lahan.

Selama ini Löfven dan partainya hanya memiliki sedikit kekuatan dalam parlemen, sehingga kasus ini bisa berujung pada lengsernya dirinya dari kursi pemerintahan nomor satu di Swedia. 

1. PM Stefan Löfven terancam lengser akibat penolakan pihak oposisi

Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven. (instagram.com/stefanlofven)

Pemerintah Swedia sedang menghadapi masalah serius terkait dengan ultimatum yang diberikan kepada Perdana Menteri Stefan Löfven dari pihak oposisi. Bahkan partai sayap kanan dan kiri mengancam untuk mengajukan mosi tidak percaya pada Senin mendatang apabila kebijakan terkait kontrol sewa lahan tersebut disetujui. 

Pasalnya Löfven yang berasal dari Partai Sosial Demokrat dan sekutunya Partai Hijau termasuk minoritas dalam parlemen. Kedua koalisi partai tersebut hanya memiliki 116 kursi dari 349 anggota parlemen. Hal ini bisa berujung pada lengsernya Löfven dari orang nomor satu di pemerintahan Swedia, dikutip dari The Irish Times

Baca Juga: Spanyol Ditahan Swedia, Alvaro Morata Dicemooh Fans

2. Swedia berencana terapkan kebebasan sewa properti

Suasana Kota Stockholm, Swedia. instagram.com/sverige.travel/

Dikutip dari Euronews, kebijakan pemerintah baru mengenai masalah sewa properti di Swedia yang membutuhkan bantuan organisasi persewaan. Maka dari itu, permasalahan ini dianggap tidak fleksibel lantaran tidak ada negosiasi antara pemilik lahan dan penyewa secara langsung.

Bahkan pemilih properti harus bernegosiasi lebih dulu dengan perusahaan penyewa apabila hendak meningkatkan biaya sewa. Oleh karena itu, ekonomis dari perusahaan Hyresgästföreningen Martin Hofverberg mengatakan jika kebijakan ini yang menyebabkan sewa properti di Stockholm tidak cepat naik dibandingkan dengan ibukota lainnya. 

Maka pada kebijakan tersebut pemilik lahan atau properti yang dibangun setelah Juli 2022 akan memiliki pilihan untuk bernegosiasi secara kolektif dengan perusahaan persewaan ataupun bernegosiasi langsung dengan penyewa. 

Baca Juga: Spanyol Bisa Pusing, Swedia Mau Bangun Benteng

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya