Prancis dan Jerman Desak Kosovo Gelar Pilkada Ulang
Ingin tensi Serbia-Kosovo meredam
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, pada Kamis (1/5/2023), mendesak Kosovo untuk mengadakan pilkada ulang di empat wilayah dominan etnis Serbia. Untuk menyelesaikan permasalahan penolakan wali kota di Kosovo Utara.
Pada Selasa, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada Kosovo atas kebijakan yang berbuntut pada kerusuhan antara warga Serbia dan polisi. Bahkan, Washington mengancam akan menarik dukungan kepada Pristina agar mendapat pengakuan internasional.
Baca Juga: Moldova Akan Patuhi Putusan ICC untuk Tangkap Putin
1. Macron dan Scholz sebut ketegangan akibat pilkada
Presiden Macron mengungkapkan, permasalahan di Kosovo Utara disebabkan penolakan warga dalam pilkada. Ia pun ingin diadakan kembali proses pilkada untuk meredam tensi dengan warga Serbia.
"Tensi di Kosovo Utara diakibatkan oleh penolakan hasil pilkada yang kondisinya tidak menjamin proses yang seadil-adilnya. Inilah yang mengakibatkan ekskalasi kekerasan di sana," terang Macron, dikutip Euractiv.
"Ini adalah tensi yang sangat serius dan kita mendapati ketegangan dalam menghadapi tantangan ini. Semua pihak butuh menunjukkan keberaniannya. Penting bagi semua pihak ikut serta dalam melakukan apapun untuk mengurangi ekskalasi," ungkap Scholz.
Sebelumnya, Uni Eropa (UE) mengatakan bahwa tensi antara Serbia-Kosovo bisa mengancam perjanjian perdamaian yang diinisiasi Brussels. Padahal, perjanjian itu untuk menormalisasi hubungan kedua negara.
Baca Juga: Picu Instabilitas, Uni Eropa Sanksi Oligarki Moldova
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.