TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Perusahaan dari 13 Negara Kirim Senjata ke Myanmar

"Ini kurang lebih merupakan perusahaan milik militer."

Ilustrasi peluru senjata. (Sumber: pixabay.com/MasterTux)

Jakarta, IDN Times - Sebuah laporan yang dirilis pada Senin (16/1) waktu setempat oleh Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar (SAC-M). Laporan tersebut mengungkap adanya pengiriman senjata kepada militer Myanmar.

Senjata tersebut diduga dikirim perusahaan-perusahaan dari 13 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Utara kepad militer Myanmar yang secara paksa telah menguasai Myanmar sejak bulan Februari 2021.

Baca Juga: RI Special Envoy ASEAN, Menlu: Kita Bantu Myanmar Keluar dari Krisis

1. Pihak SAC-M meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk berhenti melakukan pebgiriman 

Dilansir dari The Guardian, laporan dari SAC-M menemukan bahwa puluhan perusahaan tersebut memasok bahan mentah, mesin, teknologi, dan suku cadang ke Direktorat Industri Pertahanan (DDI), sebuah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab memproduksi peralatan militer untuk angkatan bersenjata Myanmar. Beberapa negara yang dimaksud diantaranya Austria, Prancis, China, Singapura, India, Israel, Ukraina, Jerman, Taiwan, Jepang, Rusia, Korea Selatan, dan AS.

"Ini kurang lebih merupakan perusahaan milik militer," ungkap pernyataan dari Pendiri SAC-M sekaligus mantan pelapor khusus PBB, Yanghee Lee, yang dikutip dari The Guardian.

Dia menambahkan bahwa DDI dapat menggunakan pasokan impor ini untuk menekan dan melakukan pelanggaran HAM, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. SAC-M bahkan meminta perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung melakukan bisnis dengan militer dan entitas terkait, untuk berhenti memasok senjata.

Lee mengatakan bahwa jika perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan bisnis secara langsung dengan DDI, mereka harus menyelidiki bagaimana produk mereka secara tidak sengaja akhirnya digunakan untuk pembuatan senjata oleh militer di Myanmar.

2. Singapura dan Austria ikut memberikan pernyataan terkait hal ini 

Kementerian Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria mengatakan tidak mengeluarkan izin ekspor untuk industri pertahanan dalam beberapa tahun terakhir dan tidak mengetahui adanya pengiriman barang-barang militer atau barang-barang penggunaan ganda ke Myanmar dari perusahaan Austria.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan pihaknya tidak mengizinkan pengiriman senjata atau barang-barang yang berpotensi diterapkan militer ke Myanmar.

"Selain itu, Singapura menyerahkan laporan ke daftar senjata konvensional PBB tentang
pengiriman senjata internasional setiap tahun. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar hukum kami," ungkap pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura seraya menambahkan bahwa daftar itu tidak termasuk Myanmar yang dikutip dari The Guardian.

Baca Juga: Aset Anak Pemimpin Junta Myanmar Ada di Thailand, Pencucian Uang?

Verified Writer

Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya