Berselisih dengan Pemerintah India, Eksekutif Senior Twitter Mundur

1. Posisi tersebut merupakan salah satu dari 3 posisi yang diharapkan diisi oleh setiap perusahaan media sosial besar

Dilansir dari BBC, Dharmendra Chatur baru-baru ini ditunjuk sebagai pejabat pengaduan penduduk sementara di perusahaan Twitter, di mana posisinya adalah salah satu dari 3 posisi yang diharapkan diisi oleh setiap perusahaan media sosial besar di bawah aturan media digital baru yang kontroversial. Twitter sendiri belum mengomentari pengunduran diri tersebut tetapi nama Chatur tidak ditampilkan di situsnya sesuai aturan. Aturan baru, yang secara resmi disebut Aturan Teknologi Informasi), diumumkan pada bulan Februari 2021 lalu.

Mereka mengharuskan perusahaan media sosial untuk menunjuk 3 eksekutif penuh waktu, yang semuanya merupakan warga India. Perusahaan juga harus menghapus konten dalam waktu 36 jam ke depan dari perintah hukum serta menggunakan proses otomatis untuk menghapus materi yang tidak pantas seperti pornografi. Pihak Kementerian Teknologi Informasi India telah mengatakan bahwa dua pejabat baru yang ditunjuk Twitter bukanlah karyawan, bahwa alamat kantornya yang terdaftar merupakan sebuah firma hukum dan bahwa pihaknya tidak memberikan rincian mengenai perekrutan ketiga yang secara pidana bertanggung jawab atas ketidakpatuhan.

Twitter sendiri belum menanggapi pertanyaan mengenai masalah kepatuhan, kecuali pernyataan singkat bahwa Kepala Kepatuhan Sementara telah ditahan dan bahwa Twitter terus melakukan segala upaya untuk mematuhi pedoman baru. Akan tetapi, pengunduran diri Chathur justru semakin memperumit masalah, terutama karena terjadi hanya beberapa hari setelah Direktur Pelaksana Twitter mendapatkan penangguhan hukuman sementara dari pengadilan dan panggilan polisi. Perintah saat ini melindunginya dari penangkapan, tetapi kasusnya masih terbuka.