Biden Siapkan Rencana Demi Tekan Angka Kasus Kekerasan

2. Di sisi lain, Biden juga berusaha meningkatkan upaya progresif untuk mereformasi kepolisian

Biden telah jelas bahwa dia menentang adanya gerakan "penggundulan polisi", yang telah secara efektif digunakan terhadap anggota Partai Demokrat lainnya untuk menjadikan mereka sebagai anti-penegakan hukum. Menurut Biden, ini bukanlah saatnya untuk mengabaikan penegakan hukum, di mana mencatat bahwa kejahatan secara historis meningkat selama musim panas dan ketika sudah keluar dari situasi pandemi, lonjakan di musim panas tradisional mungkin lebih menonjol daripada biasanya. Tetapi di sisi lain, Biden juga berusaha untuk meningkatkan upaya progresif untuk mereformasi kepolisian, setelah setahun terjadi protes besar-besaran dan penderitaan publik yang dipicu oleh pembunuhan oleh kepolisian terhadap pria kulit hitam, George Floyd,
dan orang-orang kulit hitam lainnya di seluruh Amerika Serikat.

Meskipun memerangi kejahatan dan merombak kepolisian tidak harus bertentangan, kedua upaya tersebut semakin dituntut seperti itu. Biden sendiri akan mencoba melakukan keduanya sekaligus, tetapi pihak Partai Republik menilai menggambarkan tindakannya sebagai tindakan yang berlebihan dan menghubungkannya dengan upaya untuk mengendalikan kepolisian. Presiden Amerika Serikat juga mengumumkan kebijakan tanpa toleransi yang tidak akan memberikan kelonggaran kepada pengedar senjata yang gagal mematuhi undang-undang federal, lisensi mereka untuk menjual senjata akan dicabut pada pelanggaran pertama.

Senator Partai Demokrat dari Connecticut, Chris Murphy, telah bernegosiasi selama berminggu-minggu dengan masing-masing anggota Partai Republik untuk melihat apakah ada undang-undang yang bisa memenangkan cukup suara untuk disahkan. Salah satu opsi adalah mempersempit cakupan RUU DPR dan memperluas pemeriksaan latar belakang hanya untuk penjualan komersial seperti pertunjukan senjata. Sebagian besar anggota Partai Republik menentang pengaturan penjualan senjata antar individu, seperti yang akan dilakukan RUU DPR, tetapi beberapa mengatakan mereka akan mendukung peraturan yang lebih ketat mengenai pertunjukan senjata.