India Instruksikan Hapus Konten soal COVID-19 Varian India
Pihak media sosial menilai itu langkah yang begitu sulit
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times - Pemerintah India baru-baru ini menginstruksikan pihak media sosial untuk menghapus berbagai konten yang berkaitan dengan istilah "varian India" pada hari Jumat, 21 Mei 2021, waktu setempat. Meski demikian, langkah tersebut dinilai oleh eksekutif media sosial adalah langkah yang begitu sulit dilakukan. Bagaimana awal ceritanya?
1. Kementerian Teknologi Informasi India menilai WHO mendaftarkan varian B.1.617 dan berkaitan dengan India dinilai salah
Dilansir dari BBC, pihak Kementerian Teknologi Informasi India mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendaftarkan varian tersebut sebagai B.1.617 dan setiap referensi merujuk ke India dinilai salah. Istilah geografis itu sendiri telah digunakan untuk menggambarkan sejumlah varian lainnya, termasuk Inggris dan Brasil. Instruksi tersebut mulai diberikan pada hari Jumat, 21 Mei 2021, waktu setempat dan catatan tersebut sebelumnya tidak dipublikasikan.
Pihak media sosial diminta untuk segera menghapus semua konten yang menamai, merujuk, atau menyiratkan varian India COVID-19 dari platform. Seorang eksekutif media sosial mengatakan bahwa sangat sulit untuk menghapus semua referensi yang berkaitan dengan varian India. Namun, dalam catatan laporannya menyebut WHO tidak mengaitkan istilah varian India dengan varian B.1.617 dan alasan instruksi semacam ini ditujukan untuk mengekang penyebaran berita palsu atau informasi yang salah selama situasi pandemi ini.
Baca Juga: Infeksi Langka Jamur Hitam Serang Pasien COVID-19 India, Apakah Itu?
Editor’s picks
Dalam beberapa bulan terakhir ini, pemerintah India semakin mendorong media sosial untuk menghapus berbagai postingan yang dianggap kritis terhadap pemerintahan India di bawah Perdana Menteri India, Narendra Modi. Jika apa yang disebut materi postingan telah melanggar hukum, maka perusahaan diberi perintah untuk mengambil langkah penghapusan, namun jika tidak memenuhi dalam tenggat waktu, maka perusahaan tersebut dapat menghadapi kemungkinan penuntutan. Aturan pada dasarnya berarti perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab terhadap apa yang diposting oleh para pengguna.
Berbagai pertanyaan telah muncul mengenai apakah pedoman ini mempromosikan lebih banyak penyensoran serta merusak kebebasan berbicara. Ada kekhawatiran di media bahwa pemerintah India saat ini berada di balik serangan terus-menerus terhadap kebebasan pers. Pada bulan April 2021 lalu, pemerintah India telah memerintahkan media sosial Facebook dan Twitter untuk menghapus postingan yang mengkritik penanganan Modi terhadap lonjakan kasus COVID-19 serta jumlah kematian akibat virus tersebut.
Begitu juga di bulan Februari 2021 lalu dengan mengeluarkan aturan baru untuk perusahaan media sosial di tengah protes besar-besaran oleh ribuan petani selama berbulan-bulan. Situasi di India saat ini sedang menghadapi tekanan berat dengan melaporkan rekor jumlah kasus COVID-19 dan rekor jumlah kematian akibat virus itu.
Baca Juga: India Laporkan 3.880 Korban Tewas Akibat COVID-19
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.