5 Fakta Kabinet Baru Pemerintahan Afghanistan Versi Taliban
Didominasi oleh laki-laki dan menuai protes
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times- Pada hari Selasa (7/9/2021), juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengumumkan susunan kabinet baru pemerintahan Afghanistan. Mengutip Ariana News, Taliban mempu menggulingkan kekuasaan dan menyusun pemerintahan baru selama tiga minggu setelah Presiden Asraf Ghani kabur dari negaranya. Mujahid mengumumkan 33 formasi menteri baru dan Mullah Hassan Akhund yang menjadi perdana menteri.
Susunan kabinet baru ini direspon oleh banyak pihak baik dalam maupun luar negeri. Ada banyak fakta yang dapat diselidiki dari formasi baru ini. Berikut 5 fakta pemerintahan baru Afghanistan versi Taliban.
1. Susunan kabinet yang dipenuhi laki-laki menuai protes
Sehari setelah pembentukan kabinet, para aktivis perempuan berunjuk rasa memprotes susunan kabinet yang didominasi laki-laki. Mengutip Ariana News, para demonstran menuntut adanya perempuan yang dipercayai duduk di posisi tinggi pemerintahan, Rabu (8/9/2021).
"Susunan kabinet telah diumumkan kemarin. Sangat disayangkan tidak ada satupun wanita yang ditunjuk untuk bergabung di dalamnya," papar Masooma Rasooli, salah seorang demonstran, kepada Ariana News.
Respon juga datang dari Pramila Patten, Direktur Eksekutif United Nation (UN) Women, ia menyayangkan absenya wanita dalam pemerintahan Afghanistan. Ia memberikan pernyataan bahwa penyertaan wanita dalam pemerintahan merupakan bentuk dari keadilan gender dan asas demokrasi. Keikutsertaan wanita dalam segala segi kehidupan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk membentuk masyarakat Afghanistan yang inklusif, kuat, dan makmur. Tidak adanya wanita dalam pemerintahan adalah tanda kemunduran Afghanistan, mengutip dari laman resmi UN Women, Selasa (7/9/2021).
"Saya juga kecewa dengan keputusan yang beredar bahwa Menteri untuk Perempuan sudah tida dimasukkan dalam institusi pemerintahan. Seperti halnya kementerian-kementerian yang sudah ada di dunia dan merefleksikan komitmen pemerintah untuk menghargai hak-hak wanita. Kehilangan menteri seperti itu di Afghanistan merupakan sebuah kemunduran," papar Pramila Patten.
Baca Juga: Siapa Saja yang Masih Kirim Bantuan ke Afghanistan di Rezim Taliban?
Melansir dari Aljazeera, Selasa (7/9/2021), ada dua nggota yang menjadi catatan hitam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Mullah Hasan Akhund dan Sirajudin Haqqani. Dalam formasi kabinet baru, Akhund menjabat sebagai perdana menteri sedangkan Haqqani bertugas sebagai menteri dalam negeri. Haqqani dikabarkan tidak hanya masuk dalam daftar sanksi PBB tapi juga menjadi orang yang paling dicari oleh FBI.
Menurut data yang dirilis oleh laman resmi PBB (un.org), dari 33 anggota kabinet setidaknya ada 14 orang yang dapat dilacak. Berikut daftar 14 anggota beserta jabatanya yang sudah masuk daftar sanksi PBB.
- Perdana Menteri Mullah Mohammad Hasan Akhund (kena sanksi PBB tahun 2011)
- Wakil PM Abdul Ghani Baradar (kena sanksi PBB tahun 2012)
- Wakil PM Abdul Hasan Hanafi (kena sanksi PBB tahun 2011)
- Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi (kena sanksi PBB tahun 2011)
- Menteri Informasi dan Penyiaran Khairullah Khairkhwa (kena saknsi PBB tahun 2011)
- Menteri Ekonomi Qari Din Mohammad Hanif (kena sanksi PBB tahun 2011)
- Menteri Haji dan Wakaf Noor Muhammad Saqib (kena sanksi PBB tahun 2011)
- Menteri Mineral dan Gas Muhammad Esa Akhund (kena sanksi PBB tahun 2011)
- Menteri Pendidikan Abdul Baqi Haqani (kena sanksi PBB tahun 2011)
- Kepala Intelijen Abdul Haq Wasiq (kena sanksi PBB tahun 2016)
- Menteri Komunikasi Najeebullah Haqqani (kena sanksi PBB tahun 2014)
- Menteri Air dan Listrik Abdul Latif Mansoor (kena sanksi PBB tahun 2012)
- Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Abbas Stanikzai (kena sanksi PBB tahun 2016)
- Menteri Urusan Perbatasan dan Suku Noorullah Noori (kena sanksi PBB tahun 2016)
Sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota Taliban merupakan jabaran dari sanksi rezim 1988 yang dibentuk oleh PBB untuk menekan gerak-gerik Taliban. Sanksi diberikan kepada individu-individu yang berhubungan dengan Taliban dalam menyusun strategi untuk mengancam perdamaian, stabilitas, dan keamanan Afghanistan. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, dan embargo senjata.
Baca Juga: Taliban: Tugas Perempuan Hanya Melahirkan, Bukan Jadi Menteri
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.