Mahkamah Agung Pakistan Perintahkan Pembebasan Imran Khan
Penangkapannya dinilai tidak sah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa penangkapan mantan perdana menteri Imran Khan adalah tindakan ilegal dan memerintahkan agar dia segera dibebaskan.
Putusan itu dibuat pada Kamis (11/5/2023), usai tim kuasa hukum Khan menentang penangkapannya atas kasus korupsi pada Selasa (9/5/2023) yang memicu protes keras di seluruh negeri.
"Penangkapan Anda tidak sah sehingga seluruh proses harus ditinjau ulang," kata Ketua Mahkamah Agung Umar Ata Bandial kepada Khan pada sidang di ibukota Islamabad, dikutip dari DW.
Meski memerintahkan pembebasan Khan dari tahanan, pengadilan tetap mendesak pria berusia 70 tahun itu untuk bekerja sama dengan Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) yang menyelidiki tuduhan terhadapnya.
Ketua Mahkamah Agung juga meminta Khan untuk mengeluarkan seruan kepada para pendukungnya agar bertindak kondusif di tengah meningkatnya kekacauan yang terjadi di jalan-jalan kota. Adapun pendukung Khan terlihat menari di dekat gedung pengadilan untuk merayakan keputusan tersebut.
Khan, yang kini dalam penahanan NAB selama delapan hari, didakwa menjual hadiah negara secara tidak sah saat ia menjabat sebagai perdana menteri dari 2018 hingga 2022. Namun, mantan bintang kriket internasional itu membantahnya.
Baca Juga: Gelombang Protes Penangkapan Imran Khan, 5 Demonstran Pakistan Tewas
Baca Juga: Polisi Pakistan Larang Pendukung Imran Khan Berkumpul
1. Pemerintah bersikeras agar Khan tetap ditahan
Terlepas dari putusan tersebut, pemerintah yang berkuasa menuntut agar Khan tetap ditahan. “Tidak adil jika Anda memberikan penangguhan hukuman kepadanya,” kata Menteri Penerangan Marriyum Aurangzeb dalam konferensi pers, dikutip dari NBC News.
Merujuk kekerasan yang dilakukan para pengikut Khan, ia mengatakan putusan pengadilan tersebut sama saja dengan memberikan izin untuk membunuh semua orang jika mantan perdana menteri itu dibebaskan.
Pada Kamis, polisi juga mengajukan dakwaan terorisme baru terhadap Khan dan para pemimpin senior partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) atas tuduhan menghasut massa untuk melakukan kekerasan.
Adapun Perdana Menteri Shahbaz Sharif dalam pidatonya pada Rabu malam (10/5/2023) mengatakan, kerusuhan yang dilakukan mantan pengikut perdana menteri tersebut telah merusak properti publik dan pribadi sehingga memaksanya untuk mengerahkan aparat militer di sejumlah tepat.
“Adegan seperti itu tidak pernah dilihat oleh orang-orang Pakistan. Bahkan pasien dibawa keluar dari ambulans dan ambulans dibakar,” katanya.
Editor’s picks
Sharif juga menyebut serangan itu tak termaafkan dan memperingatkan bahwa mereka yang terlibat dalam kekerasan akan diberi hukuman yang tegas.
Baca Juga: Pakistan Memanas! Ribuan Warga Protes Penangkapan Eks PM Imran Khan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.