AS Batal Pantau Pemilu Uganda yang Sarat Kekerasan

1. Pemilu Uganda dianggap kurang transparansi

Melansir dari Reuters, pemilu Uganda dianggap kurang transparansi dan memicu kecurigaan adanya kecurangan. Tindakan kecurangan sering mewarnai pemilu di Uganda. Uni Eropa (UE) telah menawarkan mengerahkan tim kecil ahli pemilu, namun tidak direspon pemerintah Uganda. UE juga menyampaikan bahwa proses pemilu telah dinodai secara serius oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Pemilu dilaksanakan pada Kamis, 14 Januari dimulai dari pagi dan akan berlangsung sampai sore hari. Sementara hasil pemilu akan diumumkan dalam waktu 48 jam setelah penutupan pemungutan suara.

Gabungan koalisi yang mewakili ratusan organisasi masyarakat sipil Uganda menyampaikan bahwa telah mengajukan 1.900 permintaan akreditasi, akan tetapi hanya 10 yang dikabulkan. Karena hal tersebut pemilu dianggap kurang transparansi.

Kurangnya transparansi juga membuat AS yang semula dikabarkan akan ikut memantau pemilu Uganda telah membatalkan niat tersebut.

"Tanpa partisipasi yang kuat dari para pengamat, terutama pengamat Uganda yang bertanggung jawab kepada sesama warga mereka, pemilu Uganda akan kekurangan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan yang diberikan oleh misi pengamat," kata kedutaan AS di Uganda dalam sebuah pernyataan.

Presiden Museveni telah menolak adanya keterlibatan pihak asing dalam pemilu, ia menyebutkan kekuatan Uganda saat ini terletak dalam partai yang berkuasa Gerakan Perlawanan Nasional (NRM), tentara dan ekonomi.

“Karena itu kami tidak membutuhkan ceramah tentang apa pun dari siapa pun. Karena tidak ada yang tidak kami ketahui, '' kata Museveni, yang mengenakan jaket kamuflase militer, ketila menyampaikan pidato di televisi pada Selasa malam, dua hari sebelum pemilu.

PBB melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengaku khawatir dengan pemilu di Uganda.