TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mayoritas Penduduk Skotlandia Tidak Dukung Rencana Referendum Merdeka

Survei tunjukkan kemerdekaan bukan prioritas utama warga

Bendera Skotlandia. (Unsplash.com/Efraimstochter)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon telah menyerukan digelarnya referendum Skotlandia dalam upaya berpisah dari Inggris Raya pada 2023. Keinginan itu tampaknya semakin kuat setelah Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang dipimpin Sturgeon memenangi pemilu dewan pada beberapa hari lalu.

Namun, rencana melaksanakan referendum pada 2023 tidak mendapat banyak dukungan. Hal itu berdasarkan sebuah hasil survei, yang dilaporkan pada Minggu (8/5/2022), menunjukkan bahwa hanya 29 persen responden yang menginginkan dilakukan referendum pada 2023.

Baca Juga: Menang Pemilu Skotlandia, SNP Janjikan Referendum Kedua

Baca Juga: Skotlandia Tunda Penegakan Hukum Paspor Vaksin

1. Hasil survei

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Melansir dari The Scotsman, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Survation pada 29 April hingga 3 Mei 2022, dari 1.050 orang dewasa yang dimintai pendapat, hanya 29 persen ingin referendum terjadi pada 2023.

Penolakan terhadap referendum juga ditemukan dari mereka yang mendukung SNP dalam pemilu parlemen Skotlandia tahun lalu. Ada 36 persen yang menolak diadakannya referendum pada 2023.

Survei yang dilakukan untuk kelompok kampanye pro-Inggris Raya, Scotland in Union, ini juga meminta tanggapan para responden, apakah Skotlandia harus tetap menjadi bagian Inggris Raya atau tidak. Hasilnya, sebanyak 58 persen menjawab ingin tetap bersama dan 42 persen memilih untuk berpisah.

Para responden juga diminta untuk memilih tiga isu terpenting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Hasilnya menunjukkan 61 persen mengatakan NHS, 48 persen ekonomi dan pekerjaan, 30 persen memprioritaskan pemulihan dari COVID-19, 26 persen pendidikan, dan 21 persen perumahan.

Referendum tidak menjadi prioritas. Hanya satu dari sepuluh orang atau 10 persen yang mengatakan referendum sebagai prioritas. Dalam pemungutan suara referendum kemerdekaan yang sah pada 2014, sebanyak 55 persen pemilih Skotlandia masih ingin menjadi bagian dari Inggris Raya.

Baca Juga: Skotlandia akan Hapus Sebagian Besar Pembatasan COVID-19

2. Sturgeon mempersiapkan referendum

Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon. (Twitter.com/First Minister)

Pekan lalu, Sturgeon menyampaikan pemerintahannya akan dengan hati-hati mempertimbangkan perlu atau tidak merilis bagian dari nasihat hukum untuk referendum kemerdekaan kedua, setelah komisi informasi memutuskan bahwa rincian harus diungkapkan pada 10 Juni, tulis BBC.

Sturgeon juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempersiapkan mekanisme yang memungkinkan untuk dilaksanakannya referendum kemerdekaan pada akhir 2023. pempimpin Skotlandia itu juga akan memperkenalkan undang-undang untuk referendum ke parlemen agar pemungutan suara bisa dilaksanakan pada 2023.

Dalam pernyataan pekan lalu itu, Sturgeon menyampaikan bahwa dia memiliki mandat untuk menawarkan pilihan dan yang memutuskan adalah orang-orang Skotlandia. "Dan mandat demokrasi untuk melaksanakan referendum tidak perlu dipertanyakan lagi."

Kirsten Oswald, seorang anggota SNP yang menempati kursi parlemen di London, mengatakan kemenangan SNP dalam pemilu telah menandakan orang ingin kemerdekaan. Oswald lebih lanjut mengatakan bahwa menteri pertama memiliki mandat untuk menyerukan referendum.

Verified Writer

Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya