TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Prancis Tuduh Aturan Karantina Inggris Diskriminatif

Prancis berharap Inggris meninjau ulang aturan

Menteri Perancis untuk Urusan Eropa Clement Beaune. (Twitter.com/Clement Beaune)

Paris, IDN Times - Menteri Prancis untuk Urusan Eropa Clement Beaune, pada hari Kamis (29/7/2021), menuduh aturan karantina Inggris diskriminatif. Inggris telah melonggarkan aturan bebas karantina bagi pelancong dari Uni Eropa yang telah divaksinasi penuh, tapi aturan itu mengecualikan kedatangan dari Prancis.

1. Prancis tidak akan membalas

Bendera Prancis. (Pexels.com/Atypeek Dgn)

Dilansir RFI, terkait aturan itu dalam wawancara dengan TV Prancis, LCI,  Beaune menyampaikan bahwa aturan itu berlebihan dan tidak bisa dipahami dengan alasan kesehatan, dia menilai bahwa Inggris telah bersikap diskriminatif terhadap Prancis.

Meski menilai aturan itu diskriminatif, Beaune menyampaikan bahwa Prancis tidak berencana untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap Inggris. Dia berharap bahwa aturan itu akan segera ditinjau kembali.

Inggris akan melonggarkan aturan karantina bagi para pelancong yang telah divaksinasi penuh. Prancis dalam sistem aturan COVID-19 Inggris diberi peringkat kuning plus, sebuah sistem lampu lalu lintas yang menilai negara berdasarkan kasus, varian, dan tingkat vaksinnya. Prancis telah menjadi satu-satunya negara di Uni Eropa yang dikecualikan dari perubahan yang akan mulai berlaku pada 2 Agustus.

Dalam aturan Prancis orang-orang Inggris yang telah divasinasi lengkap dapat berkunjung tanpa harus melakukan karantina.

Terkait aturan karantina itu Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian telah membicarakan sistem peringkat beberapa hari yang lalu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominc Raab. Sama dengan Beaune, dia berharap aturan bebas karantina yang mengecualikan Prancis itu akan segera ditinjau ulang oleh Inggris.

Baca Juga: Guinea Khatulistiwa Tahan Helikopter Militer Prancis

2. Inggris khawatir terhadap varian Beta

Ilustrasi virus corona. (Unsplash.com/Fusion Medical Animation)

Dilansir Mirror, terkait aturan yang mengecualikan Prancis itu Raab telah membuat kebingungan, ketika mengklaim keputusan itu didasarkan pada prevalensi kasus varian Beta di pulau Reunion, yang berjarak 9656 km dari daratan Prancis.

Namun, menurut sebuah sumber dari pemerintah bahwa klaim tersebut keliru, sumber itu mengatakan bahwa tingkat kasus di Reunion bukan bagian dari keputusan, menyampaikan bahwa keputusan pemerintah berdasarkan data prevalensi varian Beta di daratan Prancis dan tidak.

Menteri Transportasi Grant Shapps membela keputusan itu dengan mengatakan ada kasus di Prancis utara serta di pulau Samudra Hindia. Shapps mengatakan bahwa Joint Biosecurity Centre (JBC) cukup khawatir dengan varian Beta di Prancis. Shapps menyampaikan bahwa ada pembicaraan bahwa kasus varian Beta mungkin dimulai terjadi di Reunion, tapi dia menjelaskan bahwa keputusan mengacu pada data yang diambil di Prancis.

Shapps menyampaikan bahwa saat ini di negaranya belum mengalami banyak kasus varian Beta dan karena melihat Prancis telah mengalami peningkatan kasus tersebut, sehingga para ilmuwan khawatir bahwa varian itu bisa bertahan terhadap vaksin.

Baca Juga: Parlemen Prancis Sahkan Paspor Vaskin sebagai Syarat Beraktivitas

Verified Writer

Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya