PBB: 8.521 Anak-Anak Digunakan Sebagai Tentara pada 2020
Ribuan anak-anak tewas dan terluka dalam konflik bersenjata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New York, IDN Times - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres pada Senin, 21 Juni 2021, mengumumkan laporan tahunan kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam laporan tersebut, ia menyampaikan bahwa pada tahun 2020 lalu, lebih dari 8.000 anak-anak di seluruh dunia, digunakan sebagai personel militer.
Selain itu, ada belasan ribu pelanggaran dalam konflik bersenjata yang melibatkan anak-anak, termasuk mereka yang diculik, dilecehkan secara seksual, dan akses bantuan pendidikan dan kesehatan yang dihambat atau ditolak.
1. Lebih dari 2.000 anak-anak tewas dan lebih dari 5.000 terluka dalam konflik
Dunia pada tahun 2020 tidak hanya dicekam dengan merebaknya virus corona, akan tetapi juga masih tetap dibayangi oleh konflik bersenjata di beberapa negara. Dalam konflik bersenjata tersebut, secara berkala Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres membuat laporan yang menggambarkan situasi termasuk tawaran solusi untuk disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB.
Salah satu hal yang jadi pokok perhatian dalam laporan tersebut yakni keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata yang seringkali brutal dan tidak berperikemanusiaan. Melansir kantor berita Reuters, Guterres melaporkan sebanyak 2.674 anak tewas dan 5.748 terluka dalam berbagai konflik pada tahun 2020.
Hal yang mengejutkan lagi adalah sebanyak 8.521 anak-anak telah diverifikasi dilibatkan dan digunakan sebagai personel militer. Sebagian dari jumlah inilah yang pada akhirnya termasuk menjadi korban tewas dalam konflik.
Baca Juga: Kala Permainan Tradisional Tinggal Nama, Anak-anak Tidak Lagi Bebas
Selain fakta bahwa ada lebih dari 8.000 anak-anak yang digunakan sebagai personel militer, Antonio Guterres dalam laporan tersebut juga menyampaikan daftar hitam pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yang menimbulkan kerugian bagi jatuhnya korban anak-anak.
Keputusan untuk memasukkan pihak-pihak yang terlibat konflik, akan memberikan tamparan keras bagi mereka yang masuk dalam daftar hitam. Arab Saudi pernah masuk dalam daftar hitam tersebut pada tahun 2017, karena keterlibatannya memimpin koalisi perang di Yaman yang menimbulkan banyak korban anak-anak.
Editor’s picks
Daftar hitam itu dianggap kontroversial dan Arab Saudi telah berusaha memberikan tekanan agar negaranya dicabut dari daftar tersebut.
Melansir laman media Kanada Global News, laporan terbaru yang disampaikan oleh Guterres kali ini menyebutkan dua negara yang masuk dalam daftar hitam adalah Myanmar dan Suriah.
Myanmar yang saat ini dikuasai oleh Junta militer dituding melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan seksual dan melukai anak-anak. Sedangkan Suriah dituding telah merekrut anak-anak sebagai personel militer, melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan seksual dan melukai anak-anak serta melakukan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.
Baca Juga: Tentara Venezuela yang Ditahan Pemberontak Kolombia Dibebaskan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.