Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times – Para pemimpin negara ekonomi maju G7 akan berjanji bersatu untuk menentukan secara resmi apakah akan mengakui atau memberikan sanksi kepada Taliban, yang telah mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus, menurut dua sumber diplomatik.
Janji itu diperkirakan akan ditetapkan pada Selasa (24/8/2021), saat para pemimpin G7 bertemu secara virtual untuk membahas Afghanistan, kata sumber itu.
“Para pemimpin G7 akan sepakat untuk berkoordinasi mengenai apakah akan atau kapan mengakui Taliban. Dan pemimpin negara-negara G7 akan berkomitmen untuk terus bekerja sama secara erat,” kata seorang diplomat Eropa.
Para diplomat asing di Amerika Serikat (AS) mengatakan kerja sama akan menjadi tema utama dari pembahasan dalam pertemuan virtual tersebut.
Baca Juga: Kemenangan Taliban Disebut Tak Picu Aksi Teror di Indonesia, Kenapa?
1. Proses pengembangan rencana yang jelas
Ilustrasi Taliban (ANTARA FOTO/AFP/Noorullah Shirzada) Para pemimpin G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang, kemungkinan secara terpadu akan memberikan pengakuan, atau menjatuhkan sanksi baru, guna mendorong Taliban mematuhi janji untuk menghormati hak-hak perempuan dan hubungan internasional.
Duta Besar Inggris untuk AS Karen Pierce mengatakan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pembicaraan G7 yang juga akan dihadiri Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres itu.
“Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terencana bersama,” kata Pierce kepada Reuters, menurut ANTARA.
“Kami akan menilai rezim baru (Afghanistan) berdasarkan tindakan, bukan kata-kata,” ujarnya.
Baca Juga: Belum Akui Taliban, Uni Eropa Siap Kucurkan Dana Bantu Pengungsi
2. Taliban belum diakui
Utusan khusus Amerika Serikat untuk Afganistan Zalmay Khalizad berjabat tangan dengan Kepala eksekutif Afghanistan Abdullah Abdullah di Kabul, Afghanistan, pada 27 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Afghan Chief Executive office/Handout via REUTERS Sebelumnya dalam Perjanjian 2020, yang ditandatangani oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, dinyatakan secara eksplisit bahwa kelompok Taliban “tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai sebuah (pemerintahan) negara”.
Pengakuan adalah suatu tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan Taliban mendapat bantuan asing, yang sangat diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.
“Pengakuan adalah salah satu sisa pengaruh terpenting yang masih kita punya,” kata Annie Pforzheimer, pensiunan diplomat AS yang dari 2017 hingga 2018 menjabat sebagai wakil kepala misi di kedutaan AS di Kabul.
“Pengakuan akan jauh lebih kuat jika dikoordinasikan dengan baik dan memastikan bahwa pemerintah baru bersifat inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia Afghanistan,” katanya lagi.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Pemimpin Anti-Taliban: Kami Maunya Dialog, tapi Siap Juga buat Perang!
3. Perpanjangan waktu penarikan pasukan AS
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Mantan Presiden AS Donald Trump, bertemu di Markas Udara Bagram, Afghanistan, pada 29 Noveber 2019. twitter.com/ashrafghani Selain mengenai tanggapan untuk Taliban, para pemimpin G7 juga dikabarkan akan membahas kemungkinan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan AS oleh pemerintahan Biden hingga 31 Agustus.
Pengambilalihan kekuasaan secepat kilat oleh Taliban atas Afghanistan pada 15 Agustus itu terjadi setelah pasukan AS mundur dari negara itu dan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri.
Tenggat itu disebut akan memberi Amerika Serikat dan negara-negara lain lebih banyak waktu untuk menemukan dan mengevakuasi para warga negara Barat, warga Afghanistan yang membantu pasukan NATO dan AS, serta orang-orang lainnya yang menghadapi risiko.
Inggris dan Prancis telah mendesak untuk mendapatkan tambahan waktu tersebut. Tetapi menurut beberapa sumber, seorang pejabat Taliban mengatakan pasukan asing tidak meminta perpanjangan waktu dan perpanjangan tidak akan diberikan walaupun mereka memintanya.
Para pemimpin G7 juga akan berkomitmen untuk mengkoordinasikan sanksi dan pemukiman kembali gelombang pengungsi, kata sumber tersebut.
