Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Washington DC, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat yang telah mengajukan konsep 'kesepakatan damai abad ini', mendukung kebijakan Israel untuk mendirikan permukiman Yahudi di Tepi Barat pada Senin (18/11). Keputusan ini berbanding terbalik dengan pendirian Gedung Putih selama empat dekade terakhir yang menganggap Israel telah melanggar hukum internasional.
Sikap Amerika Serikat tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan mengundang beragam reaksi tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga komunitas internasional. Dilansir dari Al Jazeera, Palestina menilai dukungan itu "benar-benar berlawanan dengan hukum internasional".
Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, telah mengajukan konsep kesepakatan damai bagi Israel-Palestina. Trump yang yakin akan bisa menjadi juru selamat bagi perdamaian kedua negara, merangkul pula sejumlah negara di Timur Tengah untuk mendukung konsep tersebut.
Baca Juga: Trump Resmi Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
1. Pompeo membantah Israel melakukan pelanggaran
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sambutan di Klub Ekonomi New York di Hotel Hilton Midtown di Manhattan, New York, Amerika Serikat, pada 12 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner Israel mencaplok kawasan Tepi Barat pada 1967 dan sejak itu secara terus-menerus mendirikan permukiman untuk warganya di sana. Menurut Pompeo, keputusan Amerika Serikat selama ini tidak tegas.
Dikutip dari Reuters, ia menyebut bahwa Presiden Jimmy Carter (Partai Demokrat) menolak kebijakan Israel, sedangkan Presiden Ronald Reagan (Partai Republik) menyatakan sebaliknya.
"Pendirian permukiman sipil Israel tidaklah tidak konsisten dengan hukum internasional," ujar Pompeo, menambahkan bahwa pemerintahan saat ini membalik posisi legal Amerika Serikat yang diambil oleh Presiden Carter pada 1978.
2. Benjamin Netanyahu menyambut positif
Warga Palestina melarikan dari dari gas air mata saat protes atas pemukiman Yahudi dekat Hebron, Tepi Barat, pada 15 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Mussa Qawasma Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku senang dengan langkah Amerika Serikat. Ia menilai keputusan itu "membenarkan ketidakadilan sejarah". Dalam sebuah sambungan telepon dengan Presiden Donald Trump, Netanyahu mengucapkan terima kasih.
"Saya berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengatakan ia telah membenarkan ketidakadilan sejarah. Seseorang perlu mengatakan sebuah kebenaran sederhana, dan Presiden Trump melakukannya, seperti ketika ia mengakui Dataran Tinggi Golan dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem," tulis Netanyahu melalui Twitter.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Palestina mengecam langkah Amerika Serikat
Tentara Israel berdiri di sebelah peluru artileri dan kendaraan lapis baja bertempat di sebuah area dekat perbatasan dengan Gaza, selatan Israel, pada 13 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad Menurut juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeinah, Washington "tidak layak atau berwenang membatalkan resolusi hukum internasional, dan tak berhak memberikan legalitas terhadap permukiman Israel mana pun".
Anggota Komite Eksekutif Pembebasan Palestina sekaligus negosiator senior Hanan Ashrawi menulis di Twitter bahwa keputusan Gedung Putih merupakan "pukulan lain terhadap hukum, keadilan dan perdamaian internasional" dan bahwa permukiman Israel tidak "inkonsisten dengan hukum internasional".
4. Politisi Partai Demokrat ikut buka suara
Jejak asap terlihat saat roket ditembakkan dari Gaza ke arah Israel di Gaza pada 14 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Suhaib Salem Para kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat pun turut menyuarakan keberatan mereka dengan posisi Gedung Putih, salah satunya adalah Bernie Sanders. "Permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal. Ini sudah jelas dari hukum internasional dan beragam resolusi PBB. Sekali lagi, Trump mengisolasi Amerika Serikat dan mengesampingkan diplomasi dengan mengambil hati basis ekstremisnya," tulis Sanders di Twitter.
Rashida Talib, anggota Kongres dari Partai Demokrat, juga menyampaikan pendapatnya lewat Twitter. "Permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional. Apa pun yang dilakukan rezim Trump yang tak bermoral dan korup (ya, dia adalah diktator seperti raja yang tak tahu hukum), ini tidak mengubah fakta tersebut."
Baca Juga: Bangunan di Pinggiran Yerusalem Mulai Dihancurkan Buldoser Israel
