TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemerintah Amerika Serikat Ditutup, Begini Dampaknya pada Warga Sipil

Dari kesulitan makan hingga tak dapat asuransi...

ANTARA FOTO//REUTERS/Joshua Roberts

Washington DC, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat sudah ditutup secara parsial selama 15 hari. Presiden Donald Trump pun bersikeras bahwa ia bisa saja mendeklarasikan status darurat bila keinginannya untuk membangun tembok perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko tidak disetujui oleh Kongres.

Pertengkaran di level atas ini berdampak kepada rakyat sipil, terutama mereka dengan status ekonomi tidak mampu. Bila hingga Februari mendatang pemerintah tetap tidak berfungsi normal, puluhan jutaan warga yang menggantungkan hidupnya pada bantuan makanan dari negara akan semakin menderita.

Baca Juga: 5 Kemiripan Cara Kampanye Prabowo dengan Donald Trump

1. Program stempel makanan terancam kesulitan, bahkan kehilangan, anggaran

ANTARA FOTO//REUTERS/Joshua Roberts

Bagi rakyat tidak mampu, pemerintah federal menyediakan program stempel makanan yang juga dikenal sebagai Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Berdasarkan organisasi pengawas pemerintah, Center on Budget and Policy Priorities, ada sekitar 42 juta warga Amerika Serikat yang jadi peserta program tersebut. Dari angka itu, lebih dari 60 persen adalah orang dewasa dengan anak-anak.

Departemen Pertanian merupakan lembaga yang mengawasi program itu di level federal. Dikutip dari CNBC, belum ada anggaran yang dialokasikan setelah bulan Januari. Kongres sendiri hanya mampu menyediakan anggaran darurat sebesar Rp42 triliun untuk Januari dan tak cukup untuk dipaksakan hingga Februari. Alhasil, bila pemerintah tetap ditutup sampai Maret, maka takkan ada anggaran sama sekali untuk SNAP.

2. Warga Indian minoritas yang berada di area reservasi ikut menderita

ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria

Selain SNAP, program fundamental lain yang mengalami krisis anggaran adalah The Food Distribution Program on Indian Reservations and the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). Program distribusi pangan kepada warga asli Indian yang berada di kawasan reservasi ini tidak mendapatkan anggaran sama sekali di level federal selama pemerintah ditutup.

Departemen Pertanian sendiri mengatakan bahwa program itu "tetap bisa beroperasi di level negara bagian dengan anggaran yang masih tersisa". Bila tak ada perubahan berarti, sekitar tujuh juta warga yang hidup di bawah indeks kemiskinan tersebut bisa kehilangan sumber nutrisi utama pada Februari.

Baca Juga: Donald Trump Mengaku Siap Hadapi Pemerintahan "Shutdown"

3. Warga lainnya, bahkan yang baru punya bayi, tidak bisa menjadi peserta asuransi kesehatan

unsplash.com/Joey Csunyo

Meski tak jadi peserta program bantuan makanan dari pemerintah, tapi ada juga warga sipil lain yang terkena dampak tutupnya pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya adalah pegawai pajak yang baru memiliki seorang bayi. Dilansir dari CNN, jika dalam kondisi normal, ia dan bayinya bisa mendapatkan fasilitas asuransi yang disediakan lembaganya.

Tapi karena pemerintah ditutup, asuransinya dihentikan per 31 Desember. "Ini adalah waktu yang sangat krusial karena anakku baru lahir dan aku masih dalam periode pemulihan pasca melahirkan. Aku harap penutupan pemerintah berakhir ketika aku kembali bekerja dan waktu kunjungan ke dokter," ujarnya.

4. Sebanyak 400.000 pegawai negeri sipil terpaksa tak bekerja dan tak menerima gaji

unsplash.com/Jorge Alcala

Korban lainnya adalah sebanyak 400.000 PNS dari sembilan lembaga pemerintah yang tidak bisa bekerja maupun menerima bayaran karena ketiadaan anggaran sejak 21 Desember lalu. Berdasarkan data yang dihimpun Washington Post, mayoritas PNS yang terdampak berasal dari Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman.

Departemen Pertanian sendiri menempati urutan ketiga yang merumahkan pegawai sementara waktu tanpa bayaran. Pada penutupan pemerintah yang terjadi 2013 lalu, Kongres terpaksa mengganti gaji dengan anggaran darurat. Untuk kali ini, belum ada informasi jelas apakah Kongres akan melakukan hal yang sama.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya